Berlangganan Pro

Utama

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

MK Sarankan Capres dan Tim Suksesnya Persiapkan Barang Bukti dan Saksi

Mengantisipasi terjadinya sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres), Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para calon maupun tim suksesnya untuk mempersiapkan para saksi maupun dokumen-dokumen untuk dijadikan barang bukti tertulis (BB). Tujuannya agar proses persidangan di MK menjadi efektif dan cepat.

Panwas Pemilu Juga Kandaskan Harapan Gus Dur

Sekali lagi, upaya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meloloskan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres harus kandas. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu akhirnya menolak permohonan PKB tersebut.

Rendah, Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran di Sektor Obat dan Makanan

Pemerintah menyesalkan dunia peradilan yang dianggap masih enggan menggunakan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

10 LSM akan Ajukan Judicial Review UU Sumber Daya Air

Baru lahir beberapa bulan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) langsung diminta agar di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sekitar 10 pasal undang-undang tersebut diminta untuk tidak diberlakukan

Anggota Dewan Nilai RUU SJSN Sudah Tercemar

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Sanusi Tambunan menyatakan bahwa substansi RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VII sudah tercemar oleh kepentingan pemerintah. Meski demikian, Komisi VII tetap akan membahas RUU SJSN semaksimal mungkin.

Dubes AS Minta KPU Bantu Pemilu di Irak

Duta Besar Amerika Serikat (AS) memuji Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pelaksanaan Pemilu Legislatif yang dinilai baik dari segi pelaksanaannya. Ia menawarkan apakah KPU bersedia membantu pelaksanaan Pemilu di Irak, terutama dari segi administrasi.

IDI Tolak Peradilan Profesi Kedokteran

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak konsep peradilan profesi kedokteran dalam RUU tentang Praktek Kedokteran. IDI khawatir akan timbul stigmatisasi di tengah masyarakat jika dokter sampai diseret ke pengadilan.

Komisi II DPR Persoalkan KPU Tak Tunda Pengundian Capres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengindahkan permintaan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu untuk menunda pengundian capres terkait dengan pengaduan salah seorang pasangan capres. Anggota Komisi II DPR dengan gencar mempertanyakan persoalan ini.

Menkeh Gagal Posisikan Peraturan Menteri di Atas Perda

Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra gagal memasukkan Peraturan Menteri ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Karena Peraturan Daerah boleh bertentangan dengan Keputusan Menteri, anggota DPR khawatir MA akan dibanjiri dengan permohonan judicial review.

Peserta Pilpres Terlibat Politik Uang akan Didiskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindak tegas peserta Pemilu Presiden yang terbukti melakukan politik uang. Jika terbukti, mereka akan langsung didiskualifikasi. Meski, dalam prakteknya ini akan sulit.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com