Utama

Program Ekonomi Para Capres Bergantung Pada Kepastian Hukum

Para tim ekonomi lima calon presiden sudah menyiapkan berbagai program kongkrit andai para calonnya menang menjadi presiden. Namun, pelaksanaan program para capres dan cawapres tersebut masih tergantung pada masalah kepastian hukum.
Tri

Pemilihan Anggota BPK: DPR Tidak Takut Digugat di MK

Meski masih diselimuti kontroversi, DPR tetap mengesahkan 21 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK keberatan dengan itu, DPR mempersilahkan lembaga negara itu mempermasalahkannya di Mahkamah Konstitusi.
Amr

Gugatan Tri Polyta di PN Serang Dicabut

Pengadilan Negeri Serang bulan lalu telah memutuskan perkara gugatan PT Tri Polyta Tbk yang diajukan terhadap 97 krediturnya. Namun, meski sebagian gugatan dikabulkan, Tri Polyta malah mencabut gugatan. Ada apa?
Leo

Perbaikan Lingkungan Terbentur Penegakan Hukum dan Dana

Setiap 5 Juni, masyarakat internasional memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Aktivis lingkungan mendesak adanya perbaikan dan penegakan hukum. Kantor Menteri LH berdalih ada keterbatasan dana.
Mys

KPU Berjanji akan Patuhi Putusan Mahkamah Konstitusi

Sudah dua kali Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penetapan perolehan suara pemilu, yakni di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. KPU berjanji akan mematuhi keputusan tersebut. Tapi untuk mengeluarkan SK revisi perolehan suara, masih perlu menunggu salinan putusan.
Mys

Daftar Kekayaan Capres-Cawapres: Kalla 'Terkaya', Amien 'Termiskin'

Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan kekayaan lima pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Hanya SBY dan Jusuf Kalla yang melaporkan perubahan daftar kekayaannya.
Mys

Organisasi Pengacara Kecam Pembahasan RUU Kepailitan di Komisi IX DPR

Sejumlah organisasi pengacara menilai pembahasan RUU Kepailitan di Komisi IX salah alamat. Komisi IX dinilai kurang memahami substansi kepailitan yang sarat dengan hukum acara.
Leo

Harta Kekayaan Tiga Capres dan Cawapres Belum Masuk ke KPK

Tidak semua data-data tentang laporan kekayaan calon presiden dan wakil presiden diserahkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hanya data kekayaan calon presiden dan wakil presiden yang penah menjadi pejabat negara saja yang sudah diserahkan.
Tri

Majelis Hakim Belum Simpulkan Dugaan Kesaksian Palsu Tomy Winata

Suripto, Ketua Majelis Hakim kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Tempo menyatakan belum menyimpulkan atau mengeluarkan penetapan untuk menangkap pengusaha Tomy Winata. Ini dikemukakan Suripto sehubungan permintaan Tempo agar hakim mengeluarkan perintah penangkapan atas dugaan pemberian keterangan palsu oleh Tomy Winata.
CR-1

RUU Jabatan Notaris: Notaris Wajib Berhimpun Dalam Satu Wadah

Para pimpinan organisasi notaris bersiaplah untuk melakukan merger. Pasalnya, RUU Jabatan Notaris mewajibkan para notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.
Amr