Berlangganan Pro

Utama

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Jumlah Penerbitan Bond di Semester I 2024 Lebih Banyak Dibanding Periode Sama 2023

Jumlah Penerbitan Bond di Semester I 2024 Lebih Banyak Dibanding Periode Sama 2023

Hukumonline Raih Penghargaan Kategori Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik di AMSI Award 2024

Hukumonline Raih Penghargaan Kategori Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik di AMSI Award 2024

RUU LPS: Simpanan yang Dijamin Maksimal Rp 100 juta

Rapat paripurna DPR pada Selasa (24/8) menyetujui RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk disahkan sebagai undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya tersebut, sembilan fraksi menekankan pentingnya dibentuk LPS untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan.

Pemerintah: LBH Kampus Boleh Bertindak Sebagai Advokat

Para dosen yang menjalankan LBH Kampus memrotes keberlakuan pasal 31 UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dilarang beracara sebagai advokat. Tapi menurut pemerintah, larangan itu tidak berlaku bagi mereka.

Meski Banyak Sarjana Hukum, Bukan Jaminan Fungsi Legislasi DPR Maksimal

Lebih dari 70 orang anggota DPR periode 2004-2009 berlatar belakang pendidikan hukum alias sarjana hukum. Tapi bukan jaminan perbaikan kualitas fungsi legislasi Dewan. Ada banyak faktor lain yang mendukung.

Majelis Kabulkan Pemberian Kompensasi Korban Tanjungpriok

Untuk pertama kalinya, pengadilan memutuskan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM. 13 korban pelanggaran HAM berat Tanjungpriok mendapatkan kompensasi yang jumlahnya bervariasi.

Salah Tafsir ‘Kerugian Konstitusional', Judicial Review UU Parpol Kandas

Permohonan judicial review Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang diajukan partai yang tidak lolos verifikasi selalu kandas. Kali ini menimpa Partai Reformasi Indonesia.

Ahli Beda Pendapat Soal Putusan MK Kasus Bom Bali Sebagai Novum

Kalangan ahli dan praktisi hukum berbeda pendapat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan keberlakuan UU Terorisme kasus bom Bali bisa dijadikan novum atau tidak. Penasihat hukum terpidana kasus ini sendiri menganggap putusan MK itu bukan novum.

MA akan Perbaiki Sistem Minutasi dan Pengiriman Berkas Perkara

Ada permohonan PK yang sudah dikirimkan PN Ambon sejak November 2003 hingga kini belum sampai ke Mahkamah Agung. Ada pula surat dari pencari keadilan yang mempertanyakan mengapa perkaranya tertahan lima tahun. Setelah ditelusuri ternyata sudah putus dan dikirim sejak tiga tahun lalu.

Lebih dari 70 Orang Anggota DPR Baru Bertitel Sarjana Hukum

Dua mantan jaksa agung akan berkantor di Senayan. Terdapat sekitar 71 orang anggota DPR yang baru ditetapkan KPU bergelar Sarjana Hukum. Bisakah mereka meningkatkan kualitas fungsi legislasi Dewan?

Bantuan Hukum Untuk Rakyat

Lila,bukan nama sebenarnya, terlihat gundah. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta ini tengah dirundung masalah berat. Keadaan ekonomi keluarganya saat ini sangat sulit. Sebelumnya, mereka sangat berkecukupan. Ayah Lila bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Lila sendiri lulusan SMA swasta yang terkenal mahal. Tapi kini, untuk membayar langganan listrik dan PAM saja, mereka nyaris tak mampu.

Frans Hendra Winarta: Peran Negara dalam Bantuan Hukum Cuma Satu -Dua Persen

Di Indonesia, bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu adalah hak asasi yang sering diabaikan. Sering dijumpai, terdakwa yang menjalani persidangan tanpa didampingi penasehat hukum. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com