Berlangganan Pro

Utama

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Berobat ke Luar Negeri, Tersangka Harus Dapat Rekomendasi dari RSCM

Sakit dan berobat ke luar negeri sudah menjadi dalih yang lazim bagi tersangka atau terdakwa untuk menghindar dari jerat hukum. Tapi, kini, berobat ke luar negeri semakin dipersulit. Tidak sembarangan dokter dan rumah sakit yang bisa memberikan rekomendasi.

Puteh Di-Non Aktifkan, Kuasa Hukum Akan Gugat ke PTUN

Kuasa Hukum Abdullah Puteh menyatakan akan menggugat ke PTUN bila presiden mengeluarkan Inpres tentang penonaktifan Puteh sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Undang-Undang Kejaksaan yang Baru (3): Gagalnya Campur Tangan DPR

Rencana semula hanya sekedar merevisi, eh akhirnya membuat satu Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Lebih dari 50 persen mengalami perubahan dan banyak hal baru diperkenalkan. Tapi keinginan DPR untuk ikut terlibat dalam uji kelayakan seorang calon jaksa agung kandas.

Undang-Undang Kejaksaan yang Baru (2): Pembahasan dari Hotel ke Hotel

Meskipun rapat kerja pertama RUU Kejaksaan baru dilaksanakan pada 9 September 2003, penyusunan drafnya justru sudah dimulai sejak 1999. Sejumlah hotel menjadi saksi bisu penyusunan dan pembahasannya. Dalam perkembangannya, ada dua versi RUU.

KPK Anggap PN Tidak Berwenang Adili Praperadilan Puteh

Kuasa hukum KPK menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan Puteh terhadap KPK.

Undang-Undang Kejaksaan yang Baru (1): Kado Ultah di Tengah Kritikan

Senayan, 15 Juli 2004. Wajah Jaksa Agung M.A Rachman langsung sumringah. Maklum, ia baru saja mendapatkan kado istimewa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat: sebuah Undang-Undang tentang Kejaksaan yang baru.

Cuma Sembilan RUU yang Akan Dilanjutkan Pembahasannya

Masa bakti DPR periode 1999-2004 akan berakhir. Untuk masa persidangan pamungkas yang hanya menyisakan waktu kurang dari satu bulan, DPR berjanji akan meneruskan pembahasan sembilan RUU. Lalu, RUU apa sajakah yang berpeluang tuntas pembahasannya, dan RUU mana saja yang kemungkinan besar harus tereliminasi?

Pembahasan RUU KDRT Harus Berpacu dengan Waktu

Kelompok perempuan meminta sekaligus mendukung Komisi VII DPR untuk segera membahas RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padahal waktu sidang efektif yang tersisa tinggal 16 hari lagi. Mungkinkah?

DPR Setujui RUU Komisi Yudisial dan RUU Kejaksaan RI

Disetujuinya RUU tentang Komisi Yudisial dan RUU tentang Kejaksaan RI akan melengkapi reformasi kekuasaan yudikatif di Indonesia.

Kuasa Hukum Puteh: Pemeriksaan Tidak Halangi Praperadilan

OC Kaligis, selaku kuasa hukum Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh mengatakan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghalangi praperadilan yang diajukan pihaknya.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com