Terbaru

Seleksi Hakim Agung Sarat Prosedur

Masalah-masalah prosedural yang ada di DPR tampaknya dapat menghambat proses pemilihan hakim Agung secara obyektif, profesional, dan transparan. Kesan itulah yang mencuat pada saat hearing antara Komisi II DPR RI dengan wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (ICW, LeIP, KRHN, YLBHI, LBH Apik, dan ISAI), serta profesi Hukum (AAI, Ikadin dan IPHI).
Inayah/Apr

Saksi KKN Soeharto Disumpah

Kejaksaan Agung mengambil sumpah 13 saksi berkaitan persidangan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para saksi ini diambil sumpahnya dengan pertimbangan usia dan kesibukan mereka. Setelah diambil sumpahnya pada 14 Juli 2000, keterangan mereka selama pemeriksaan di Kejakgung bisa dijadikan bukti jika mereka berhalangan kelak.
Tri/Apr

Parpol Mengincar Posisi Hakim Agung

Proses pemilihan calon hakim agung mengundang kritik masyarakat, terutama LSM dan berbagai profesi hukum. Bukan hanya proses seleksinya yang kurang terbuka melainkan juga munculnya calon-calon yang dijagokan oleh fraksi-fraksi di DPR. Beberapa calon dari partai politik (parpol) ini lolos seleksi administrasi calon hakim agung.
Inay/Apr

PRD Usulkan KKP HAM Penculikan Aktivis

Jakarta, Hukumonline. Rombongan Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang dipimpin oleh ketuanya, Budiman Sujatmiko, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) pada 14 Juni 2000. Mereka menyampaikan usul kepada Komnas HAM agar Komnas HAM segera membentuk KPP HAM Penculikan Aktivis 1997-1998.
Ari/Apr

Benjamin Mangkoedilaga Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung

Jakarta, Hukum online Jalan Benjamin Mangkoedilaga, SH menjadi hakim agung agaknya berjalan mulus. Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) ini lolos seleksi administrasi calon hakim agung. Bersama dengan 45 calon hakim agung lainnya, ia akan mengikuti fit and proper test pada 14-15 Juli 2000.
Inay/Apr

Seleksi Asal-asalan Anggota KPKPN

Jakarta, Hukumonline Empat puluh lima calon anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) telah disyahkan menjadi anggota oleh Rapat Paripurna DPR pada 6 Juli 2000. Namun proses seleksi bagi 204 calon anggota KPKPN seperti asal-asalan. Beberapa nama calon anggota KPKPN itu malah diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat.
Ap

Komisi III Minta LPSK Perjelas Status Dua Komisionernya

Myra Diarsi berencana menempuh upaya hukum karena merasa diperlakukan sewenang-wenang.
Fat

Banyak Suara Pemilih Terbuang, Penentuan Ambang Batas Parlemen Diuji ke MK

Agar penentuan besaran ambang batas parlemen dilakukan secara terbuka dan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas.
Moch. Dani Pratama Huzaini