Berlangganan Pro

Terbaru

Refleksi dan Rekomendasi Usai Rakernas V Peradi-SAI

Refleksi dan Rekomendasi Usai Rakernas V Peradi-SAI

Ini 6 Bentuk Potensi Kecurangan Pilkada 2024

Ini 6 Bentuk Potensi Kecurangan Pilkada 2024

FH UNSIKA Gelar Seminar Nasional Perlindungan Pers dan Liputan Politik di Era Digital

FH UNSIKA Gelar Seminar Nasional Perlindungan Pers dan Liputan Politik di Era Digital

Muladi Akan Mundur Bila Tidak Jadi Ketua MA

Jakarta, Hukumonline. Belum lagi menjadi hakim agung, Muladi ingin menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA). Bahkan, mantan Menteri Kehakiman ini menyatakan akan mundur sebagai hakim agung jika tidak dapat menjadi Ketua MA.

Tukang Becak Akan Mengajukan Judicial Review

Jakarta, Hukumonline. Para tukang becak akan mengajukan judicial review jika mereka kalah banding dari tergugat, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Sidang ke-16 tukang becak melawan Gubernur memasuki tahap pembacaan kesimpulan kesimpulan.

Penahanan Haryogi Maulani Akan Diperpanjang Dua Bulan

Jakarta, Hukumonline. Majelis hakim yang memimpin sidang kasus Haryogi Maulani menyatakan bahwa masa penahanan Haryogi diperperpanjang. Setelah mendekam dalam tahanan Sejak bulan April 2000, putra mantan Kabakin, Letjen Purn. ZA Maulani, kemungkinan akan mendekam 60 hari lagi.

Amin Aryoso: Satu-Dua Anggota Panja Bisa Melakukan Fit and Proper Test

Banyak anggota Panja yang tidak hadir dalam fit and proper test.

Abdul Qadir Djaelani: Gus Dur Banyak Melakukan Pelanggaran Hukum

Jakarta, Hukumonline. Abdul Qadir Djaelani, anggota DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang (FBB) menilai, Presiden Abdurrahman Wahid telah banyak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu ia mengusulkan pada sidang tahunan nanti, MPR menolak pertanggungjawaban Gus Dur.

Soal Calon Hakim Agung, DPR Beda Penafsiran dengan MA

Jakarta, Hukumonline. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki penafsiran apa adanya terhadap Pasal 7 Ayat 1 UU No.14/1985. Penafsiran DPR ini berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) yang melihat syarat dalam pasal tersebut bersifat fleksibel yang dapat dikesampingkan.

Toton Suprapto: MA Bukan Mau Mengintervensi DPR

Hukumonline, Jakarta. Mahkamah Agung akhirnya mengakui surat Ketua Mahkamah Agung (MA) ke DPR karena alasan banyaknya calon hakim agung yang diusulkan MA banyak yang tidak lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Namun, Toton Suprapto, salah seorang hakim agung, juga menyatakan bahwa MA tidak bermaksud mengintervensi DPR.

Calon Hakim Agung Tidak Tegas Menjawab Soal Suap

Jakarta, Hukumonline. Calon hakim agung memberikan jawaban yang tidak tegas, terutama berkaitan dengan kasus korupsi pada saat fit and proper test, (uji kelayakan dan kepantasan) pada 14 Juli 2000. Penilaian ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri kegiatan tersebut di DPR.

Kasus KKN Soeharto Akan Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta, Hukumonline. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam keterangannya kepada wartawan pada 14 Juli 2000 di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan bahwa akan segera dilakukan langkah-langkah penyitaan terhadap aset-aset Soeharto yang dinilai merugikan negara.

Tri Hartanto/Ap

Daftar Calon Hakim Agung Yang Akan Mengikuti Fit And Proper Test

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com