Terbaru

Mengenal Tugas Organisasi di Kementerian Keuangan

Ada 20 organisasi di kementerian keuangan, mulai dari sekretariat jenderal hingga staf ahli. Berikut tugas masing-masing organisasi di Kementerian Keuangan.
Tim Hukumonline

Penempatan Prajurit Pada Jabatan Sipil Diusulkan Berdasarkan Permintaan Kementerian/Lembaga

Selain ada permintaan, kementerian/Lembaga tujuan juga dalam posisi belum memiliki kompetensi yang dimiliki prajurit aktif yang bersangkutan.
Ady Thea DA

Yuk Bangun Pondasi Hukum yang Kuat dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata dan Niaga

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum mengenai aspek hukum dan strategi efektif dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perdata dan niaga bagi korporasi.
Tim Hukumonline

Pansel Didesak Seleksi Ketat Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Seperti melihat detail rekam jejak pelanggaran etik, LHKPN hingga memperhatikan konflik kepentingan para kandidat.
Mochamad Januar Rizki

OJK-BKF Koordinasi Percepatan Penerbitan PP Asuransi Wajib

Untuk tahap awal, PP Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) pada kendaraan bermotor.
Fitri Novia Heriani

Tawarkan Insentif, PP 20/2024 Diharapkan Perbanyak Penyebaran Industri Luar Jawa

Tujuan dari PP 20/2024 mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa. Beleid ini diharapkan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan industri baru.
Mochamad Januar Rizki

Ini Ancaman Dirjen AHU Terhadap Perusahaan yang Terlibat Judi Online

Memblokir perusahaan atau badan usaha tersebut.
M. Agus Yozami

Pendidikan Hukum Harus Multidisiplin Ilmu

Adanya pendekatan ilmu multidisiplin dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan pengetahuan dari beberapa disiplin.
Willa Wahyuni

KY Usulkan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM ke DPR

KY memastikan para calon yang diusulkan ini telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan integritas berdasarkan penelusuran rekam jejak yang telah dilakukan.
Agus Sahbani

Sejumlah Pasal Diusulkan Masuk Dalam Revisi UU TNI

Mulai dari penambahan usia pensiun, jabatan sipil yang bisa diampu prajurit aktif, menghapus larangan bisnis prajurit TNI, dan memperjelas kewenangan.
Ady Thea DA