Isu Hangat

Pagelaran Pemilu serentak usai sudah. Beragam persoalan muncul setelah gelaran pesta rakyat ini dilakukan. Sejumlah pemangku kepentingan menilai perlu ada evaluasi menyeluruh dari pagelaran Pemilu serentak yang hingga menelan korban jiwa itu. Sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Indonesia ini disebut-sebut sebagai pemilu yang tersulit/terumit karena menggabungkan antara pileg dan pilpres secara bersamaan. Meski amanah UU Pemilu, namun penyelenggaraan Pemilu serentak mesti dievaluasi, sehingga kerugian yang muncul tak terulang lagi.

Sudah dua dasawarsa UU Perlindungan Konsumen diundangkan. UU ini merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan Pemerintah dan DPR pasca reformasi. Namun dalam perjalanannya, pemberlakuan UU ini paling sering disorot masyarakat. Apalagi kesadaran konsumen terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Meski banyak kalangan yang menginginkan perubahan terhadap UU ini, namun perlu dilihat apakah substansi yang ada sudah cukup mumpuni seiring perkembangan zaman, seperti era disrupsi digital yang terus menerjang.

Perkembangan financial technology (fintech) adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan tiap produknya menjadi penting dilakukan regulator. Hal ini semata-mata untuk mewaspadai menjamurnya fintech ilegal yang dapat menyeret ke persoalan perlindungan hukum konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen perlu memahami apa saja yang dimaksud fintech ilegal, dan bagaimana mencegahnya supaya tak terjerat dalam pusara tersebut.

Pemilu Serentak 2019 ini disebut-sebut sebagai pemilu eksperimental, paling kompleks, rumit dan kompetitif. Kerumitan dan kompleksitas ini pun berimbas pada cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik pemilu legislatif maupun pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hukumonline mengulasnya dalam beberapa artikel sehingga penanganan sengketa baik Pileg maupun Pilpres dapat terang benderang dan dipahami masyarakat.

Pencabutan hak politik menjadi salah satu jenis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa korupsi. Hukuman ini muncul ketika terdakwa juga mengampu jabatan politik seperti anggota legislator. Hukuman ini tak lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menilai pencabutan hak politik penting dalam melindungi kepentingan publik dalam rangka memperoleh pejabat publik yang bersih. Pencabutan hak politik ramai diperbincangkan menjelang Pemilu Serentak 2019. Bagaimana pencabutan hak politik dilihat dari sisi hukum? Apa saja latar belakang penjatuhan hukuman pencabutan hak politik? Hal ini diulas dalam beberapa artikel. Selamat membaca!!

Salah satu cara untuk menilai rapor di bidang hukum pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mengukur efektivitas paket kebijakan reformasi hukum yang telah terbit. Setidaknya terdapat dua jilid paket kebijakan yang sudah berjalan. Masing-masing paket kebijakan memiliki program utama. Artikel ini mengulas bagaimana efektivitas program-program tersebut dan apa kendala serta tantangannya? Apakah program yang telah dijalankan tepat sasaran atau tidak? Semuanya dibahas dalam sebuah balutan liputan khusus rapor hukum Jokowi-JK. Selamat membaca.

Ada idiom bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akademis akan berbanding lurus dengan keahlian dan keterampilan, sehingga pada akhirnya dapat menunjang karier. Tak terkecuali untuk profesi advokat. Hingga kini, banyak dijumpai advokat yang mengejar gelar magister hukum untuk mencapai tujuannya tersebut. Fenomena ini mendorong hukumonline menelusuri sejauh mana pendidikan formal di jenjang magister berpengaruh pada karier profesi lawyer. Beberapa pertanyaan diajukan kepada para lawyer berpengalaman. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada beberapa in house lawyer.

Selama puluhan tahun, RUU Hukum Acara Perdata telah disusun dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Berbagai masukan atas penyusunan RUU sudah banyak dilontarkan. Tetapi hingga kini, proses penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata di Senayan masih belum jelas. Padahal perkembangan zaman terus mengalami perubahan. Kini, gagasan merevisi Hukum Acara Perdata kembali bergaung.

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan mengikuti pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Dari ribuan bacaleg yang diumumkan, sebagian di antaranya berprofesi sebagai advokat. Bahkan, masih terdapat bacaleg yang berprofesi advokat merupakan incumbent sebagai anggota legislatif. Sejumlah tantangan legislasi menunggu para calon jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat. Mulai dari RUU Advokat, hingga kitab hukum pidana, perdata hingga acaranya. Cerita konsultan hukum maupun penasihat hukum KPU dalam sengketa pemilu juga menghiasi tulisan. Selamat membaca!

Kawin merupakan masalah hidup dan mati. Sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung, ada hukum yang harus dipahami calon mempelai. Berkaca dari hal tersebut, Hukumonline mencoba memaparkan peliknya persoalan kawin yang kerap terjadi di masyarakat dewasa ini. Mulai dari persiapan pernikahan, aspek hukum berumah tangga hingga akibat hukum usai terjadinya perceraian. Persoalan-persoalan ini diangkat mengingat setiap masalah yang muncul pasti ada alasan hukum yang mengikutinya.