Isu Hangat

Dampak pandemi Covid-19 merambah ke banyak aspek kehidupan masyarakat. Imbas yang sangat terasa saat ini adalah pada aspek ekonomi. Penutupan operasional perusahaan akibat larangan beroperasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak hanya mengganggu likuiditas perusahaan, tetapi juga pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Juga, mulai muncul kekhawatiran tentang potensi kepailitan yang menimpa perusahaan terutama jika pandemi berlanjut. Inilah yang menarik perhatian sejumlah kalangan. Pertanyaan yang mengemuka: apakah kondisi Covid-19 ini dapat dijadikan dalih force majeur atau overmacht untuk tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya? Hukumonline coba merangkum jawabannya dalam artikel-artikel di bawah ini. Selamat membaca!

Memperingati Hari Kartini, Hukumonline menyajikan cerita-cerita dari para lawyers perempuan muda yang memiliki passion besar dalam dunia hukum. Cerita para konsultan hukum perempuan muda ini dirangkum dalam gelaran tahunan kedua, 'Hukumonline NeXGen Lawyers 2020:Excellence during a Challenging Time'. Puluhan advokat perempuan muda tersebut akan mewakili kantor hukumnya masing-masing dan berbagi pengalaman selama menjalani peran sebagai lawyer. Mereka tetap menunjukkan komitmen tinggi pada ‘profesi yang terhormat’, kendatipun di tengah kondisi sulit dan banyak pembatasan di masa pandemi Covid-19. Selamat membaca!

Sebanyak 99 law firm menjadi responden survei corporate law firms ranking 2020 yang digelar Hukumonline. Survei ini merupakan perhelatan kali ketiga. Dalam survei kali ini terdapat 30 kantor hukum masuk dalam Top 30 law firm besar dan sebanyak 69 kantor hokum masuk kategori law firm menengah. Selain pemeringkatan law besar besar dan menengah, hasil survei kali ini Hukumonline juga memotret bagaiman practice area di dua kategori law firm tersebut. Bahkan, invoasi serta tantangan bisnis jasa hukum juga berhasil di-capture. Tentu, perwakilan perusahaan atau in house counsel dalam memilih law firm sebagai mitra kerja mereka juga hukumonline sajikan dalam laporan. Semoga bermanfaat dan selamat membaca!!

Sejak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri, tercatat tak kurang dari 20 putusan hasil upaya pengujian undang-undang oleh kalangan mahasiswa. Adakalanya mahasiswa mengajukan sendiri permohonan, tetapi dalam perkara lain mereka bergabung dengan pemohon non-mahasiswa. Rupanya kini mahasiswa tak sekadar hobi turun ke jalan untuk unjuk rasa membela hak masyarakat. Mereka mulai datang ke pengadilan untuk menuntut hak konstitusional dan kepentingan yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Hukumonline mencoba mengulas permohonan uji materi apa saja yang pernah dilakukan mahasiswa. Untuk mengetahui lebih jelas, simak serialnya dalam rangkaian artikel ini. Selamat membaca!!

Di penghujung 2019 lalu, ​​​​​​​Hukumonline berusaha menampilkan sosok, pikiran dan gagasan sejumlah guru besar perempuan dari lingkungan perguruan tinggi negeri. Artikel ini akan menyuguhkan pada gagasan-gagasan para guru besar ketika menyampaikan pidato pengukuhan. Tentu saja, sosok mereka akan ditampilkan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang gagasan, pengalaman, penelitian, dan pandangan mereka di dunia akademik hukum. Semoga bermanfaat!!

Setahun sudah sistem OSS dilaksanakan. Lantas, apakah sistem ini berjalan baik sesuai harapan pemerintah dan pelaku usaha? Sebaliknya, apakah masih ada kekurangan dalam penerapannya sejauh ini? Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. Hukumonline coba menelusuri bagaimana pelaksanaan OSS setelah setahun berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan satu-satunya lembaga antirasuah yang pernah ada. Sepanjang sejarah Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang menjalankan tugas dan wewenang berbeda untuk tujuan yang sama: bagaimana membuat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Melalui tulisan ini, Hukumonline memotret bagaimana cerita lembaga-lembaga antikorupsi baik dari zaman orde lama, orde baru hingga reformasi. Apa saja tantangannya dan bagaimana eksistensi lembaga-lembaga tersebut di beda zaman. Selamat membaca!

Keberadaan kamus menjadi cakrawala bagi seseorang yang ingin memperoleh ketepatan arti kata atau bahasa. Termasuk kamus hukum, yang kerap menjadi rujukan bagi penggunanya dalam menyisir tiap kosakata hukum. Hukumonline mencoba menyusuri kamus hukum yang ada di Indonesia. Selama ini, kamus hukum di Indonesia masih berpencar, belum dibukukan menjadi satu kamus hukum yang diakui seluruh pihak. Potret kamus yang beragam ini disajikan Hukumonline melalui bahasa yang renyah dan mudah dimengerti. Selamat membaca!!

Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal jelas sangat dinantikan mengingat pada 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pelaku usaha perlu mengetahui produk yang wajib dan tak wajib bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tak salah langkah dalam menjalankan usaha. Atas dasar itu, Hukumonline membuat laporan berseri terkait urgensi sertifikasi halal dan fenomena lain yang mengikutinya. Selamat membaca!!

Selama libur lebaran 2019, Hukumonline menyajikan sejumlah tulisan yang erat kaitannya dengan hukum Islam maupun hukum negara dan juga persoalan yang dialami masyarakat Indonesia kala menyambut hari raya Idul Fitri. Mulai dari proses penukaran uang, ragam permasalahan konsumen saat berbelanja online, hingga tingginya harga tiket pesawat untuk transportasi mudik ke kampung halaman. Persoalan wakaf, masalah zakat, korupsi dari perspektif fikih hingga hukum kewarisan juga diulas. Selamat membaca!!