Pegiat hukum muda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Hukum menunjukkan berkas permohonan judicial review batas usia calon peserta Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/7/2024).
Aliansi Gerakan Peduli Hukum ini mengajukan judicial review untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
Sejumlah pegiat hukum muda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Hukum mendatangi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, untuk mengajukan judicial review terkait batas usia calon peserta Pilkada 2024, Kamis (18/7/2024).
Aliansi Gerakan Peduli Hukum ini mengajukan judicial review untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
Sejumlah pegiat hukum muda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Hukum mendatangi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, untuk mengajukan judicial review terkait batas usia calon peserta Pilkada 2024, Kamis (18/7/2024).
Aliansi Gerakan Peduli Hukum ini mengajukan judicial review untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.