Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK di Jakarta, Kamis (18/6).
Berdasarkan pelaksanaan monitor melalui kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 Triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, di antaranya yaitu penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerja sama Kemitraan Platform yang syarat konflik kepentingan karena penunjukan langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga pelaksanaan program yang fiktif dan tidak efektif.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK di Jakarta, Kamis (18/6).
Berdasarkan pelaksanaan monitor melalui kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 Triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, di antaranya yaitu penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerja sama Kemitraan Platform yang syarat konflik kepentingan karena penunjukan langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga pelaksanaan program yang fiktif dan tidak efektif.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK di Jakarta, Kamis (18/6).
Berdasarkan pelaksanaan monitor melalui kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 Triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, di antaranya yaitu penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerja sama Kemitraan Platform yang syarat konflik kepentingan karena penunjukan langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga pelaksanaan program yang fiktif dan tidak efektif.