Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum di Indonesia yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan dalam membayar utang. Proses ini memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur selama jangka waktu tertentu.
Partner Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan, menjelaskan PKPU perlu diberikan kepada debitur untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat merestrukturisasi utang dan menghindari kepailitan.
Menurutnya, alasan utama debitur memerlukan PKPU adalah persoalan likuiditas yang sementara, tetapi usahanya prospektif dan melindungi reputasi debitur dari kepailitan.
Baca Juga:
- Memahami Gugatan Lain-lain dalam Proses Kepailitan dan PKPU
- Bolehkah Mengganti Kurator Saat Perkara Kepailitan Berjalan? Ini Penjelasan Hukumnya
“Alasan mengapa debitur memerlukan PKPU karena memang likuiditasnya secara cashflow ada gangguan dan biasanya ada harapan agar tidak terkena permasalahan reputasi dari isu kepailitan, makanya biasanya mereka tetap mengupayakan dilakukan PKPU,” jelas Fajar pada Training Memahami Seluk Beluk Proses dan Prosedur Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia yang diadakan oleh Hukumonline di Jakarta, Kamis (26/9).
Debitur yang memerlukan PKPU, kata dia, mempunyai harapan besar atas kemampuan pembayaran utang setelah proses restrukturisasi utang yang dilakukan dalam mengajukan permohonan PKPU.
Partner Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan (tengah) didampingi Associate, Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Andi Alfian. menerima plakat seusai menjadi pembicara dalam training bertema "Memahami Seluk Beluk Proses dan Prosedur Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia". Foto: RES