Selasa, 26 November 2019

Komunitas Advokat Ini Minta Perpres Kenaikan Iuran JKN Dibatalkan

Para pemohon menilai Perpres No. 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan) dan Pasal 6 huruf g (mencerminkan asas keadilan) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Aida Mardatillah
Sejumlah advokat usai mendaftarkan uji materi Perpres No. 75 Tahun 2019 di Gedung MA, Senin (25/11/2019). Foto AID

Gabungan advokat dan praktisi hukum resmi melayangkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100 persen ke Mahkamah Agung (MA). Mereka beralasan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 24 Oktober ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.      

 

“Berkas permohonan telah diserahkan ke Kepaniteraan MA. Kita memohon agar Majelis MA memeriksa permohonan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami mengajukan uji materi ini sebagai bentuk tanggung jawab profesi kami selaku advokat demi kepentingan umum,” kata salah satu pemohon, Indra Rusmi di Gedung MA Jakarta, Senin (25/11/2019). Baca Juga: Komunitas Advokat Ini ‘Gugat’ Perpres Kenaikan Iuran JKN

 

Indra mengatakan dalam permohonannya, para pemohon meminta MA agar memeriksa permohonan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai asas peradilan sederhana sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (HUM) agar ada kepastian hukum. Para Pemohon meminta MA dalam putusannya segera memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut sesuai Pasal 6 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2011.

 

Menurutnya, sangat penting MA untuk berkoordinasi terlebih dahulu kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan Perpres No. 75 Tahun 2019 karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan) dan Pasal 6 huruf g (mencerminkan asas keadilan) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar memenuhi asas keseimbangan dalam hukum.

 

“Kami para pemohon juga meminta kepada Presiden untuk mengkaji lagi Perpres No. 75 Tahun 2019 tersebut baik dari aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan maupun substansi isi Perpres tersebut demi kepentingan masyarakat Indonesia,” kata Indra.

 

Selain Indra Rusmi, permohonan ini didukung rekan-rekan advokat yang lain, antara lain Erwin Purnama, Denny Supari, Intan Nur Rahmawati, Bireven Aruan, Yogi Pajar Suprayogi, Ricka Kartika Barus, Ika Arini Batubara, Destya, Kemal Hersanti, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, Steven Albert, Johan Imanuel, dan Fernando sebagai pemohon.

 

Sebelumnya, Erwin Purnama menilai Perpres 75/2019 telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan) dan Pasal 6 huruf g (mencerminkan asas keadilan). Karena itu, uji materi Perpres 75/2019 ini patutlah diperiksa dan diputuskan secara cermat dan seadil-adilnya oleh Majelis MA demi kepentingan masyarakat.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua