Jumat, 01 November 2019

Urgensi UU Fintech Jerat Pidana Pelaku Fintech Ilegal

Ketiadaan UU Fintech menyebabkan regulator dan kepolisian sulit menindak pelaku fintech ilegal.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Kemunculan entitas financial technology peer to peer lending (fintech P2P) kian menjamur menawarkan layanan pinjaman dana online  masyarakat. Meski telah diblokir, aplikasi fintech ilegal tersebut tetap bermunculan di tengah kemudahaan seseorang membuat aplikasi dan menawarkan pinjaman tersebut. Regulator bahkan mengaku kesulitan menindak para pelaku tersebut karena tidak jelasnya identitas pemilik usaha entitas fintech ilegal.

 

Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan total entitas fintech lending ilegal yang ditangani sejak tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas fintech lending ilegal. Jumlah tersebut berisiko terus bertambah seiring belum ada tindakan penangkapan pendiri usaha fintech ilegal.

 

“Kami kesulitan karena meski kami blokir mereka (fintech ilegal) dapat dengan mudah membuat aplikasi serupa dalam waktu cepat,” jelas Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing, Kamis (31/10).

 

Tongam melanjutkan salah satu yang diperlukan saat ini berupa dukungan regulasi untuk menindak para pelaku fintech ilegal tersebut. Dia mendorong pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan Undang Undang Fintech untuk menjerat pidana pendiri fintech ilegal. Sebab, regulasi saat ini sanksi yang diberikan masih sebatas administrasi berupa pemblokiran atau penghentian kegiatan usaha.

 

“UU Fintech itu dibutuhkan sebab fintech ilegal itu termasuk ranah pidana,” jelas Tongam.

 

Tantangan lain dalam penindakan fintech ini yaitu tidak jelasnya keberadaan entitas. SWI sebelumnya mengumumkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut juga tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

 

Perlu diketahui, fintech ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap Fintech tersebut.

 

Meski demikian, Tongam menjelaskan SWI mendorong proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya. Dalam rangka penindakan terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal tersebut, Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana.

 

Tongam menjelaskan pencegahan agar masyarakat terhindar dari fintech ilegal ini melalui soliasisasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

 

Ciri-ciri Fintech Ilegal:

  1. Tidak memiliki izin resmi
  2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas
  3. Pemberian pinjaman sangat mudah
  4. Informasi bunga dan denda tidak jelas
  5. Bunga tidak terbatas
  6. Denda tidak terbatas
  7. Penagihan tidak batas waktu
  8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
  9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi
  10. Tidak ada layanan pengaduan

 

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang merupakan salah satu anggota SWI mengakui terdapat kesulitan bagi pihaknya menindak fintech ilegal tersebut. Kasubdit Jaksi (Pajak dan Asuransi) dan Kompol Silvester Simamora dari Direktorat Siber Polri juga menyatakan perlu ada UU Fintech untuk menjerat pidana para pelaku tersebut.

 

Dia menjelaskan saat ini memang sudah ada penindakan sehubungan fintech namun pasal yang dikenakan masih sebatas penagihan kasar, pelecehan seksual, pencemaran nama baik dan pornografi.

 

“Regulasi tentang fintech (ilegal) bisa dikatakan belum ada UU khususnya sanksi pidana. Kami bekerja masih pada hilir bukan pada hulu, seperti kasus pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, beberapa sudah ada diperiksa. Memang untuk regulasi saat ini hanya regulasi OJK yang bersifat administartif. Kami sudah melakukan beberapa tindakan pada fintech ilegal termasuk penagih yang di luar batas kewajaran untuk regulasi yang dikenakan UU ITE. Sejatinya UU (fintech) belum ada,” jelas Silvester.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua