Sama halnya dengan instansi lain, Mahkamah Agung (MA) memberi kesempatan bagi lulusan sarjana hukum dan lulusan sarjana lain yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan peradilan. Total formasinya sebanyak 937 yang akan ditugaskan di MA dan badan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia.
Rekrutmen CPNS MA 2018 ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat MA Tahun Anggaran 2018.
Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) telah mengabulkan permintaan MA terkait kebutuhan PNS di lingkungan peradilan. Kebutuhan CPNS MA ini untuk menutupi kekurangan pegawai di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia.
“Tahun 2017 kemarin, kita telah merekrut 1000-an hakim. Tahun ini, MA pun membutuhkan CPNS lain untuk mendukung kerja-kerja hakim di pengadilan. Proses seleksi dan syarat-syaratnya bisa dilihat di situs MA,” kata Pudjo kepada Hukumonline di Gedung MA Jakarta, belum lama ini.
Ada 5 jabatan atau posisi yang ditawarkan yakni Analisis Perkara Peradilan; Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; Analis Kepegawaian Ahli Pertama; Pengelola Sistem dan Jaringan; dan Pranata Komputer Ahli Pertama. Dari 937 formasi itu, hanya Jabatan Analisis Perkara Peradilan dikhususkan untuk lulusan sarjana hukum berjumlah 325 formasi. Rinciannya, jalur umum berjumlah 287 formasi; jalur cumlaude berjumlah 28 formasi; jalur disabilitas berjumlah 7 formasi; dan sarjana hukum dari Papua dan Papua Barat berjumlah 3 formasi.
Sementara dua jabatan lain yakni Analis Sumber Daya Manusia dan Analis Kepegawaian Ahli Pertama berjumlah 429 formasi yang terbuka untuk sarjana hukum dan sarjana lain, seperti sarjana ilmu administrasi, ekonomi, psikologi, ilmu pemerintahan, sosiologi, politik, kebijakan publik. Artinya, peserta lulusan sarjana hukum akan bersaing dengan sarjana ilmu lain itu.
Rinciannya, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, formasi yang dibutuhkan berjumlah 390 formasi. Terdiri dari jalur umum berjumlah 339 formasi; jalur cumlaude berjumlah 39 formasi, jalur disabilitas berjumlah 8 formasi; Papua dan Papua Barat berjumlah 4 formasi.