Jumat, 07 September 2018
Hakim PN Timika Diduga Terima Fasilitas dari Freeport Sejak 2001
Haris Azhar mengklaim KPK tengah melakukan penyelidikan atas laporannya mengenai dugaan gratifikasi hakim PN Timika ini.
Aji Prasetyo
Hakim PN Timika Diduga Terima Fasilitas dari Freeport Sejak 2001
Puluhan korban PHK PT Freeport Indonesia didampingi pengacaranya Haris Azhar mendatangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan gratifikasi fasilitas yang diterima hakim di PN Timika dari PT Freeport. Foto: RES

Dugaan pemberian gratifikasi berupa pemberian fasilitas dari PT Freeport Indonesia kepada para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Timika, Papua semakin menguat. Hal ini terlontar dari pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar usai berbicara dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Haris yang menjadi kuasa hukum pekerja PT Freeport Indonesia ini mengungkapkan KPK sudah memulai penyelidikan mengenai dugaan gratifikasi yang diterima para hakim di PN Timika. Bahkan, Haris menyebut pihaknya akan mendapat informasi lanjutan sejauh mana penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana ini.

 

"Mereka (KPK) belum tutup kasusnya, mereka terus lakukan pemeriksaan nanti ada follow up lagi dengan kami para pelapor untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dari KPK. Belum penyidikan masih penyelidikan, masih menindaklanjuti pengaduan, sehingga levelnya baru penyelidikan," kata Haris kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (6/9/2018).

 

Menurut Haris, hasil temuan KPK ada indikasi kuat yang menunjukkan adanya pemberian gratifikasi terhadap Hakim PN Timika. Hal itu bisa terjadi karena sejumlah hal, seperti tidak disediakannya fasilitas negara melalui oleh Pemkab Timika serta kurangnya perhatian dari Mahkamah Agung (MA) terkait kesejahteraan.

 

"Hasil dari KPK banyak temuan, jadi memang mengkhawatirkan ya ternyata PN Timika memang disuapin sama Freeport. Dan MA tidak jelas, tidak beri fasilitas para hakim," terangnya.

 

Tak hanya itu, pemberian fasilitas tersebut menurutnya, juga sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak dari 2001 lalu. Jadi kata Haris, pemberian fasilitas ini sudah turun temurun kepada para hakim yang pernah bertugas di wilayah PN Timika, Papua. "Lebih gilanya lagi perjanjian ini dari tahun 2001, 2000 awal ada perjanjian tertulis antara PT Freeport (Indonesia) dengan hakim-hakim itu dapat rumah, dapat fasilitas dan lain-lainnya," tutur mantan aktivis Kontras ini. Baca Juga: Bawas MA Periksa Ketua PN Timika

 

Tidak hanya fasilitas, hakim juga bisa keluar masuk PT Freeport dengan bebas layaknya kontraktor. Padahal, seharusnya hakim jika mau berkunjung ke Freeport menggunakan kartu pengunjung yang aksesnya terbatas.

 

Selain oknum pengadilan, para pejabat sejumlah instansi pemerintah lainnya juga diduga mendapat fasilitas yang sama. Akibatnya, ketika ada permasalahan hukum terhadap para karyawan (proses PHK), maka prosesnya tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

 

Tri Puspital, Koordinator Karyawan Mogok Kerja PT Freeport Indonesia mengamini adanya kejanggalan proses hukum yang melibatkan pekerja Freeport. Misalnya, ketika ada konflik organisasi dan ada seorang pekerja dipalsukan tanda tangannya, aparat penegak hukum menganggap tidak ada pihak yang dirugikan. Padahal, ia menganggap ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain karena memalsukan tanda tangan.

 

Hal ini berbanding terbalik ketika ada laporan dari pihak pekerja atau kelompok yang tak mendukung perusahaan, laporannya langsung ditindaklanjuti. Salah satunya terkait dugaan penggelapan yang dilakukan pekerja Freeport yang berseberangan dengan perusahaan. Di tingkat Polsek dinyatakan perbuatan ini bukan pidana dan dikembalikan ke organisasi. Tapi kasus ini diambil alih oleh Polda dan berlanjut ke ranah pengadilan hingga akhirnya pengadilan menyatakan pekerja itu terbukti bersalah melakukan penggelapan.

 

"Padahal dari kami menyampaikan ini tidak ada kerugian, uangnya ini ada hanya ditangguhkan, enggak digunakan oleh kami punya ketua, tapi ternyata kok dinyatakan penggelapan, penggelapan darimana uangnya ada. Di pengadilan terbukti bersalah," bebernya.

 

KY tindak lanjuti

Hukumonline sudah mencoba berupaya menghubungi MA melalui Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Nugroho Setiadji, Juru Bicara MA Suhadi, dana Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah. Namun, semuanya belum dapat dimintai keterangan mengenai kasus ini hingga berita ini diturunkan.

 

Hanya saja, informasi yang diterima Hukumonline pada 31 Agustus 2018 lalu, Kepala Bawas Nugroho Setiadji pernah menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedomam Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan Ketua PN Timika dan kawan-kawan telah diputuskan oleh MA. Intinya, mereka dijatuhi sanksi untuk mengembalikan fasilitas yang dimiliki dari PT Freeport dan diberikan teguran secara tertulis.

 

Sementara pihak KPK sendiri melalui Juru Bicara Febri Diansyah juga belum memberikan tanggapan atas pernyataan Haris. Biasanya, jika suatu perkara belum masuk proses penyidikan dan masih dalam tahap penyelidikan ataupun pengumpulan bahan keterangan dan barang bukti, KPK memang tidak mengumumkan ke publik karena dikhawatirkan akan mengganggu proses hukum yang berjalan.

 

Sementara itu Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan berkaitan dengan dugaan penerimaan fasilitas oleh hakim PN Timika KY, KY sedang melanjutkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Haris Azhar dalam keterangannya di KPK juga menyebut KY sedang melakukan pemeriksaan.

 

"Status laporan 'Dapat Ditindaklanjuti' untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan pelapor dan terlapor sekaligus melengkapi laporan dengan tambahan pemeriksaan saksi," kata Farid.

 

Saat ditanya apakah KY menemukan indikasi pemberian fasilitas kepada hakim PN Timika sudah dilakukan sejak 2001, ia enggan mengungkapkannya sebab sudah masuk dalam substansi pemeriksaan.

 

"Jika berkaitan dengan proses dan substansi laporan mungkin ditunda dulu keterangannya. Khawatir para terlapor dapat bocoran, sehingga menyulitkan para pemeriksa KY dalam pembuktian," katanya.

 

Seperti diketahui, Ketua PN Timika Relly Dominggus Behuku dilaporkan menerima fasilitas berupa rumah atau tempat tinggal dari Freeport. Padahal, rumah tersebut terletak di komplek karyawan atau pekerja PT Freeport. Relly juga dilaporkan masuk dalam database karyawan PT Freeport dengan nomor identitas 0080008361. Diduga beberapa hakim di PN Timika juga terdaftar sebagai staf kontraktor di PT Freeport. Selain itu, PN Timika tercatat sebagai vendor PT Freeport.

 

Relly diduga menerima fasilitas ini berhubungan dengan kasus penggelapan yang ditanganinya dan kasus pidana akibat demonstrasi sembilan karyawan Freeport. Relly ketika itu tercatat sebagai Ketua Majelis Hakim untuk terdakwa Sudiro, Ketua Serikat Pekerja PT Freeport yang divonis 2 tahun penjara karena bersalah melakukan penggelapan uang. Di tengah proses persidangan kasus ini, diketahui bahwa Relly menempati rumah di Perumahan Timika Indah yang merupakan komplek perumahan khusus karyawan Freeport. Padahal, salah satu karyawan Freeport yang melapor ke Bawas menganggap vonis bersalah Sudiro tidak ada cukup bukti.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.