Selasa, 10 Juli 2018
Ada Potensi Kerugian Ratusan Triliun Akibat Laporan Ekspor Batubara Bermasalah
Ada dugaan manipulasi data ekspor batubara yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 133,6 triliun.
Mochamad Januar Rizki
Ada Potensi Kerugian Ratusan Triliun Akibat Laporan Ekspor Batubara Bermasalah
ICW. Foto: RES

Lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan ada potensi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun atau US$ 27,062 miliar pada sektor pertambangan batubara. Rinciannya, nilai indikasi kerugian tersebut berasal dari kewajiban pajak sebesar Rp 95,2 triliun dan royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)sebesar Rp 38,5 triliun.

 

Pasalnya, selama 2006-2016 perusahaan pertambangan batubara dinilai tidak melaporkan transaksi ekspor sesuai kondisi riil. ICW mencatat selama kurun waktu 10 tahun tersebut, terdapat indikasi unreporting transaksi ekspor sebesar US$ 27,062 miliar atau Rp 365,3 triliun. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran dan Peneliti ICW, Firdaus Ilyas menduga terjadi rekayasa pelaporan dalam transaksi ekspor tersebut.

 

“Kami melihat dari berbagai data transaksi seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), laporan surveyor, bea cukai hingga dokumen kontrak, ternyata dari data itu ada ketidaksesuaian,” kata Firdaus kepada Hukumonline dalam acara Diskusi dan Peluncuran Buku “Batubara dan Ancaman Korupsi” di Kantor ICW, Selasa (10/7/2018). Baca Juga: 5 Kepmen Turunan UU Minerba Terbit

 

Lemahnya pengawasan pemerintah dalam transaksi ekspor batu bara juga menjadi penyebab terjadinya manipulasi data tersebut. Menurut Firdaus, pemerintah hanya menerima laporan dari surveyor yang digunakan perusahaan tambang tanpa memeriksa kembali laporan tersebut. Sehingga, kondisi tersebut rawan terjadi pemalsuan data.

 

“Seharusnya pemerintah menaruh perhatian sangat serius dan segera membenahi celah yang berdampak pada kerugian negara di sektor batubara ini,” kata Firdaus.

 

Firdaus membandingkan neraca batubara versi BPS dan Kementerian ESDM pada periode 2006-2016. Ternyata dalam data tersebut, BPS mencatat produksi batubara mencapai 3.226,2 juta ton ,sedangkan data Kementerian ESDM mencapai 3.315,2 juta ton. Dengan kata lain terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.

 

Berdasarkan negara tujuan, transaksi ekspor batubara 2006-2016 yang tidak dilaporkan paling besar ditempati Cina dengan nilai US$ 5,317 miliar. Kemudian, Jepang dan Korea Selatan mencatatkan nilai masing-masing US$ 3,807 miliar dan US$ 2,668 miliar. Diikuti India, Taiwan, Thailand masing-masing sebesar US$ 2,275 miliar, US$ 308,308 miliar. Sedangkan negara lainnya mencapai US$ 11,713 miliar.

 

Selain data transaksi ekspor, dalam penelitian ini, Firdaus mengungkap modus-modus praktik korupsi yang umum ditemukan di sektor batubara. Seperti pemberian izin, pengawasan yang lemah, manipulasi laporan volume, kualitas batubara, ketidakwajaran pembebanan biaya produksi, rantai biaya, transaksi tidak wajar antar perusahaan afiliasi (transfer pricing), dan ketidaksesuaian pelaksanaan reklamasi pascatambang.

 

Dari hasil kajian ICW ini, perusahaan tambang batubara dengan ekspor besar ternyata dimiliki oleh individu atau segelintir orang terkemuka. Bahkan, diantaranya tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia dan dunia. Kemudian, nama-nama pemilik perusahaan tersebut juga memiliki rekam jejak bermasalah.

 

Kondisi tersebut, kata Firdaus, menandakan buruknya praktik sektor pertambangan batubara dari aspek ekonomi dan kepemilikan. Firdaus juga menjelaskan terdapat permasalahan lain pada sektor pertambangan batubara sehubungan dengan isu kesehatan dan lingkungan. Selain menimbulkan pencemaran, perusahaan kerap tidak menutup lubang tambang setelah mengeksploitasi batubara.  

 

Melihat besarnya potensi kerugian negara tersebut, Firdaus meminta aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani permasalahan ini. Dia menduga terdapat rantai manipulasi transaksi ekspor batubara ini juga melibatkan pemerintah.

 

Sementara itu, Ketua Tim Sumber Daya Alam KPK, Dian Patria menjelaskan sektor pertambangan menjadi salah satu fokus pengawasan lembaga anti rasuah itu. Dia menjelaskan hasil temuan ICW tersebut bisa menjadi bahan kajian KPK untuk lebih mendalami dugaan manipulasi transaksi ekspor batubara.

 

“Sejak KPK Jilid II, sektor komoditas menjadi salah satu fokus pengawasan KPK. Kami memandang hasil kajian ini bisa menjadi bahan untuk mendalami permasalahan sektor pertambangan batubara,” kata Dian.

 

Dia mengeluhkan lemahnya koordinasi internal pemerintah dan ketersediaan data produksi dan ekspor batubara. Dian mengimbau agar pemerintah memperbaiki data tersebut agar pengawasannya lebih mudah. “Permasalahan sinkron data harus segera diselesaikan pemerintah dengan membangun basis data yang lebih kuat,” kata Dian.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.