Cagub DKI Janjikan Transparansi Pembahasan APBD
Berita

Cagub DKI Janjikan Transparansi Pembahasan APBD

Kedua calon gubernur sepakat transparansi sangat penting dalam pembahasan APBD. Sebaiknya diutamakan untuk kepentingan warga Jakarta.

ADY
Bacaan 2 Menit
Debat pasangan pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua, April 2017. Foto: RES
Debat pasangan pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua, April 2017. Foto: RES
Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 putaran kedua mengusung sejumlah tema diantaranya kesenjangan sosial, penegakan hukum dan demografi. Dari tema itu salah satu yang disinggung mengenai isu alotnya pembahasan APBD Jakarta karena ulah oknum DPRD.

Dalam debat final Pilkada Jakarta 2017 itu masing-masing calon menyinggung hal yang sama terkait isu tersebut yakni transparansi dalam pembahasan APBD. Calon Gubernur nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan program yang masuk dalam APBD dapat dilihat melalui teknologi smart city. Semua program yang masuk dalam anggaran dapat diketahui siapa pengusulnya dan apa program yang bakal dijalankan. Program itu dapat dipantau langsung sampai tingkat kecamatan.

Basuki menyebut tidak semua anggota DPRD menghambat pembahasan APBD karena itu hanya ulah segelintir oknum. Dengan menerapkan transparansi, pembahasan APBD dapat tepat sasaran sehingga program yang ada bisa berjalan. “Paling penting itu transparansi, semua bisa dilihat di smart city,” katanya dalam acara debat final Pilkada Jakarta yang digelar KPUD Jakarta, Rabu (12/4). (Baca juga: Tiga Pejabat Berbagi Kisah Sukses Kendalikan Gratifikasi).

Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat, menambahkan sistem anggaran harus transparan melalui teknologi IT agar bersih dari korupsi. Saat melakukan pembahasan APBD, Djarot mengatakan pemerintah provinsi menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD untuk menghapus program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. “APBD itu harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin,” ujarnya.

Calon Gubernur nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan, sepakat proses penyusunan APBD harus transparan. Selain itu pembahasan APBD perlu memperhatikan RPJMN dan aspirasi warga. Pemerintah provinsi layak menunjukan mana program yang penting untuk warga. Menurutnya, sangat wajar perdebatan terjadi antara pemerintah dan parlemen. “Intinya transparansi,” tukasnya.

Mengenai isu pelayanan kesehatan, Anies memaparkan hampir di semua wilayah fokus pada pelayanan yang sifatnya kuratif atau pengobatan. Jika terpilih, dia berjanji untuk fokus bukan hanya soal kesehatan warga tapi juga lingkungannya. Kemudian, merekrut tenaga medis yang bertugas keliling kampung, menyambangi warga untuk menjaga kesehatan dan lingkungan. (Baca juga: 5 Catatan Komnas HAM untuk Pilkada DKI Jakarta).

Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Sandiaga Salahuddin Uno, mencatat sekitar Rp8,4 triliun anggaran kesehatan di Jakarta mayoritas untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif. Dia mengusulkan agar ke depan aspek preventif dan promotif harus jadi yang utama. “Kalau kita bergaya hidup sehat, biaya kesehatan bisa dipangkas,” urainya.

Soal pelayanan kesehatan, Djarot, mengatakan pemerintah provinsi Jakarta telah menjalankan program yang mendorong Puskesmas mengutamakan aspek preventif dan promotif. Mereka hadir ke rumah warga untuk mencegah penyakit. Kemudian, ada program untuk membentuk sanitasi yang baik melalui bedah rumah. Berikutnya, mengefektifkan kegiatan penyuluhan untuk masyarakat yang rentan. “Terakhir, membangun RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) di setiap RW,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait