Deretan sejumlah pejabat tinggi Polri nampak duduk di belakang kursi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi I DPR, Rabu (7/9). Budi Gunawan terlihat sumringah menghadapi uji kelayakan dan kepatutan Calon Kepala BIN.
Sorotan kamera televisi dan kamera foto menyorot wajah yang kini masih berstatus orang nomor dua di Polri. Jarum jam menunjuk jam 10.30 WIB. Sejumlah anggota Komisi III nampak masuk ke ruangan Komisi I yang di tugaskan fraksi melakukan uji kelayakan di Komisi yang membidangi informasi, intelijen dan pertahanan itu.
Budi, pun memaparkan sejumlah visi dan janjinya bila lolos terpilih menjadi orang nomor satu di BIN. Setidaknya, optimalisasi lembaga intelijen bakal dibuat menjadi lebih profesional, objektif dan berintegritas. Begitu janji Budi. Optimalisasi bagi Budi didasari pemahaman dan peran intelijen.
“Namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan peran sebagai koordinator fungsi intelijen,” ujarnya.
Ancaman terhadap keamanan nasional kerap menjadi tugas deteksi dini bagi BIN. Mulai pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tehadap ancaman yang timbul. Oleh sebab itu, diperlukan langkah optimalisasi terhadap peran dan kemampuan BIN secara kelembagaan maupun personil dalam mendukung sistem keamanan nasional.
Budi menunjuk Pasal 2 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Intinya, peran dan kedudukan BIN amat strategis sebagai koodinator peyelenggara intelijen negara. Ia memaparkan beberapa jenis ancaman. Misalnya, ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari eksternal kian komplek. Begitu pula dengan ancaman geo strategi yang mencakup ancaman global dengan ketegangan di bebagai wilayah akibat kepentingan ekonomi, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Serta ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Dikatakan mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu, hegemoni ekonomi perlu diwaspadai. Persaingan global dalam bidang politik pertahanan dan kemanan menjadi ancaman proxy war. Sementara perkembangan penggunaan internet dan smartphone menimbulkan infiltrasi melalui dunia maya. Sedangkan informasi dunia maya dapat pula menyebabkan cyber war.
Terhadap berbagai tantangan ke depan itulah Budi bakal melakukan program optimalisasi. Menurutnya, program yang bakal dikerjakan merujuk pada konstitusi, yaitu UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.90 Tahun 2012 tentang BIN serta visi misi pemerintah yang dituangkan dalam Nawa Cita.
Melakukan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di dalam dan luar negeri menjadi bagian program optimalisasi lembaga yang bakal dipimpinnya. Termasuk menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara. Ia berharap program tesebut dapat memberikan kontribusi pemerintah dalam menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan negara.
“Program Probin ini akan dilakukan dalam dua langkah, jangka pendek dan pengembangan dalam jangka panjang,” ujarnya. (Baca Juga: 3 Tantangan Kepala BIN Baru)
Ia menyadari sistem keamanan nasional (Siskamnas) menjadi komponen strategis yang dibutuhkan pemerintah. Menurutnya, Siskamnas dibangun dalam rangka menghadapi empat ancaman yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ancaman terhadap kemanusiaan antara lain ekonomi, pangan, kesehatan, politik dan lingkungan.
Kedua, ancaman terhadap Kamtibmas. Misalnya, kriminalitas umum dan kejahatan terorganisir. Ketiga, ancaman terhadap keamanan. Misalnya separatism, terorisme, sabotase, kekerasan politik, cyber war, peran informasi, konflik horizontal dan ekonomi nasional. Keempat, ancaman terhadap pertahanan dari luar yang dapat mengganggu kedaulatan dan eksistensi negara. Misalnya perang terbatas, perang tidak terbatas, konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah.
Menurutnya, penyusunan visi tersebut mengacu pada visi dan misi sembilan program nawa cita Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sedangkan misi yang disusun agar terwujudnya BIN yang makin profesional, objektif dan berintegritas dalam mendukung sistem keamanan Indonesia yang berdaulat.
“Bila saya diberi kepercayaan sebagai Kepala BIN, maka saya akan melakukan program optimalisasi menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas (Probin) untuk meningkatkan peran dan kemampuan BIN dalam menghadapi ancaman nasional serta mendukung kebijakan pemerintah,” pungkas mantan Kalemdikpol itu.
Sorotan kamera televisi dan kamera foto menyorot wajah yang kini masih berstatus orang nomor dua di Polri. Jarum jam menunjuk jam 10.30 WIB. Sejumlah anggota Komisi III nampak masuk ke ruangan Komisi I yang di tugaskan fraksi melakukan uji kelayakan di Komisi yang membidangi informasi, intelijen dan pertahanan itu.
Budi, pun memaparkan sejumlah visi dan janjinya bila lolos terpilih menjadi orang nomor satu di BIN. Setidaknya, optimalisasi lembaga intelijen bakal dibuat menjadi lebih profesional, objektif dan berintegritas. Begitu janji Budi. Optimalisasi bagi Budi didasari pemahaman dan peran intelijen.
“Namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan peran sebagai koordinator fungsi intelijen,” ujarnya.
Ancaman terhadap keamanan nasional kerap menjadi tugas deteksi dini bagi BIN. Mulai pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tehadap ancaman yang timbul. Oleh sebab itu, diperlukan langkah optimalisasi terhadap peran dan kemampuan BIN secara kelembagaan maupun personil dalam mendukung sistem keamanan nasional.
Budi menunjuk Pasal 2 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Intinya, peran dan kedudukan BIN amat strategis sebagai koodinator peyelenggara intelijen negara. Ia memaparkan beberapa jenis ancaman. Misalnya, ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari eksternal kian komplek. Begitu pula dengan ancaman geo strategi yang mencakup ancaman global dengan ketegangan di bebagai wilayah akibat kepentingan ekonomi, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Serta ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Dikatakan mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu, hegemoni ekonomi perlu diwaspadai. Persaingan global dalam bidang politik pertahanan dan kemanan menjadi ancaman proxy war. Sementara perkembangan penggunaan internet dan smartphone menimbulkan infiltrasi melalui dunia maya. Sedangkan informasi dunia maya dapat pula menyebabkan cyber war.
Terhadap berbagai tantangan ke depan itulah Budi bakal melakukan program optimalisasi. Menurutnya, program yang bakal dikerjakan merujuk pada konstitusi, yaitu UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.90 Tahun 2012 tentang BIN serta visi misi pemerintah yang dituangkan dalam Nawa Cita.
Melakukan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di dalam dan luar negeri menjadi bagian program optimalisasi lembaga yang bakal dipimpinnya. Termasuk menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara. Ia berharap program tesebut dapat memberikan kontribusi pemerintah dalam menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan negara.
“Program Probin ini akan dilakukan dalam dua langkah, jangka pendek dan pengembangan dalam jangka panjang,” ujarnya. (Baca Juga: 3 Tantangan Kepala BIN Baru)
Ia menyadari sistem keamanan nasional (Siskamnas) menjadi komponen strategis yang dibutuhkan pemerintah. Menurutnya, Siskamnas dibangun dalam rangka menghadapi empat ancaman yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ancaman terhadap kemanusiaan antara lain ekonomi, pangan, kesehatan, politik dan lingkungan.
Kedua, ancaman terhadap Kamtibmas. Misalnya, kriminalitas umum dan kejahatan terorganisir. Ketiga, ancaman terhadap keamanan. Misalnya separatism, terorisme, sabotase, kekerasan politik, cyber war, peran informasi, konflik horizontal dan ekonomi nasional. Keempat, ancaman terhadap pertahanan dari luar yang dapat mengganggu kedaulatan dan eksistensi negara. Misalnya perang terbatas, perang tidak terbatas, konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah.
Menurutnya, penyusunan visi tersebut mengacu pada visi dan misi sembilan program nawa cita Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sedangkan misi yang disusun agar terwujudnya BIN yang makin profesional, objektif dan berintegritas dalam mendukung sistem keamanan Indonesia yang berdaulat.
“Bila saya diberi kepercayaan sebagai Kepala BIN, maka saya akan melakukan program optimalisasi menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas (Probin) untuk meningkatkan peran dan kemampuan BIN dalam menghadapi ancaman nasional serta mendukung kebijakan pemerintah,” pungkas mantan Kalemdikpol itu.