Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan target komisi antirasuah bukanlah menghukum para koruptoruntuk menyelamatkan keuangan Negara, melainkan menurunkan angka korupsi di Indonesia.
"Target KPK itu antara lain bagaimana IPK (indeks persepsi korupsi) kita bisa setara misalnya dengan Malaysia," kata Agus saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu(16/12).
Upaya mencapai target tersebut, kata Agus, dalam menjalankan tugasnya KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan serta melibatkan masyarakat.
Agus juga menekankan penegakan hukum oleh KPK tidak perlu menimbulkan kegaduhan. Yang terpenting, kata dia, tujuan penegakan hukum itu bisa tercapai."Kalau saya tidak perlu gaduh, tetapi tujuannya tercapai, menurunkan angka korupsi," ujar Agus.
Agus menilai penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah dapat menekan potensi korupsi.
"Dengan IT maka semua tahapan pengadaan barang dan jasa menjadi transparan dan efisien," kata Agus.
Menurut Agus, kalau semua tahapan proses pengadaan barang dan jasa maupun tender proyek di lembaga Pemerintah diperbaiki dan digunakan IT, maka potensi korupsi dapat diminimalisir.
Selain itu, kata dia, melalui IT maka sistem dapat berjalan secara daring (online) sehingga pengawasan dari kementerian dan lembaga kepada dinas-dinas terkait dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
Agus mencontohkan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika menggunakan IT, maka pengadaan barang dan jasa ke dinas-dinas di daerah dapat di awasi secara daring.
"Kalau ada kekurangan dan kekeliruan, bisa langsung diketahui dan diperbaiki," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Agus juga berharap agar pengadaan barang dan jasa di kementerian pertahanan dan militer dapat dilakukan secara transparan, terutama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kalau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan dan Militer dilakukan secara transparan, maka dapat efisien dan publik dapat turut mengawasi.
"Dengan demikian potensi korupsi dapat diminimalisir," tandasnya.
"Target KPK itu antara lain bagaimana IPK (indeks persepsi korupsi) kita bisa setara misalnya dengan Malaysia," kata Agus saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu(16/12).
Upaya mencapai target tersebut, kata Agus, dalam menjalankan tugasnya KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan serta melibatkan masyarakat.
Agus juga menekankan penegakan hukum oleh KPK tidak perlu menimbulkan kegaduhan. Yang terpenting, kata dia, tujuan penegakan hukum itu bisa tercapai."Kalau saya tidak perlu gaduh, tetapi tujuannya tercapai, menurunkan angka korupsi," ujar Agus.
Agus menilai penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah dapat menekan potensi korupsi.
"Dengan IT maka semua tahapan pengadaan barang dan jasa menjadi transparan dan efisien," kata Agus.
Menurut Agus, kalau semua tahapan proses pengadaan barang dan jasa maupun tender proyek di lembaga Pemerintah diperbaiki dan digunakan IT, maka potensi korupsi dapat diminimalisir.
Selain itu, kata dia, melalui IT maka sistem dapat berjalan secara daring (online) sehingga pengawasan dari kementerian dan lembaga kepada dinas-dinas terkait dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
Agus mencontohkan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika menggunakan IT, maka pengadaan barang dan jasa ke dinas-dinas di daerah dapat di awasi secara daring.
"Kalau ada kekurangan dan kekeliruan, bisa langsung diketahui dan diperbaiki," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Agus juga berharap agar pengadaan barang dan jasa di kementerian pertahanan dan militer dapat dilakukan secara transparan, terutama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kalau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan dan Militer dilakukan secara transparan, maka dapat efisien dan publik dapat turut mengawasi.
"Dengan demikian potensi korupsi dapat diminimalisir," tandasnya.