Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi masalah hanya ada satu pasangan calon (calon tunggal) pemilihan kepada daerah (Pilkada). Ketidakinginan Jokowi ini bukan tanpa dasar.
Sebagaimana dikutip dari laman setkab, Jokowi memiliki alasan kenapa belum ingin menerbitkan Perppu. Berikut petikan wawancara antara wartawan dengan Jokowi seusai pertemuan konsultasi dengan sejumlah pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8).
W (Wartawan): Alasan tidak menerbitkan Perppu?
J (Jokowi): Perppu itu apa?
W: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
J: itu dilakukan dalam posisi kegentingan. Ini sudah genting belum?
W: Menurut beberapa sudah Pak, karena itu berkaitan dengan hak mereka untuk dipilih dan hak warga untuk memilih.
J: itu sudah genting? Ini kan ada tambahan tadi dari KPU sudah disampaikan kan, ada diundur tujuh hari. Kita melihat setelah tujuh hari itu. Saya dulu sudah ngomong, ini nanti dari dulu 13 pasti akan turun separuh (setelah diperpanjang) paling tidak. Benar kan? Ini nanti pasti juga akan turun lagi.
W: Tujuh Hari dimulai dari kapan?
J: Tanya ke KPU. Keputusan KPU itu.
W: Kalau tetap ada calon tunggal?
J: Ya kita lihat. Nanti dulu dilihat, belum kejadian kok. Karena kita kan juga berhubungan dengan partai-partai, mereka akan berusaha agar ada calon-calon yang bisa dimunculkan.
W: Pemerintah tujuh hari ini hanya melihat atau ada lobi-lobi?
J: Ya menyampaikan. Iya dong, tentu saja menyampaikan kepada ketua-ketua partai agar daerah-daerah yang masih satu calon bisa ditambah dengan calon yang lainnya. Dulu ada yang ga ada calon sama sekali, ya kan? Di mana?
W: Bolaang Mongondow Timur
J: Bolaang Mongondow. sekarang muncul berapa calon?
W: Dua
J: Tiga. Kan nyatanya ada muncul 2-3.
W: Ada 83 daerah yang dua calon, kemungkinan ada yang tak lolos verifikasi?
J: Itu kan juga dilihat dulu. Kan belum.