Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi berlangsung alot. Terlebih lagi mengenai dengan penetapan angka cost recovery migas.
Dalam paparannya, pemerintah mematok angka cost recovery migas pada RAPBNP tahun 2015 sebesar AS$14 miliar. Angka cost recovery sebesar AS$14 miliar itu lebih rendah jika dibandingkan dengan angka cost recovery yang disetujui pada APBN 2015 lalu, yakni sebesar AS$16 miliar.
Amien mengatakan, angka tersebut merupakan hasil dari kajian yang dilakukan SKK Migas selama ini. Dari data empat tahun belakangan, angka cost recovery migas masih di atas AS$15 miliar. Misalnya saja pada tahun 2011, angka cost recovery mencapai AS$15,2 miliar.
Pada tahun 2012, angka cost recovery sebesar AS$15,5 miliar. Begitu juga di tahun 2013, angka cost recovery mencapai AS$15,9 miliar dan di tahun 2014 angkanya mencapai AS$15,13 miliar.
“Kami khawatir, jika terlalu rendah menjadi tidak realistis jika dibandingkan empat tahun lalu,” kata mantan pimpinan KPK ini saat rapat dengan Banggar di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (3/2).
Bukan hanya itu, lanjut Amien, jika angka cost recovery dipangkas lagi, ia khawatir berdampak pada angka lifting. Menurutnya, jika angka cost recovery terus ditekan, angka produksi migas juga bisa terkena juga.
“Jadi kalau untuk cost recovery terus ditekan, yang kena produksinya, baik minyak maupun gasnya, kalo itu kena nanti rontok juga,” ujarnya.
Mendengar hal ini, satu persatu anggota Banggar coba bernegosiasi. Misalnya, Anggota Banggar dari FPDIP I Wayan Koster. Meskipun ia memaklumi niat SKK Migas yang menurunkan angka cost recovery dari APBN 2015, tapi ia optimis pemerintah bisa menurunkan lagi angka tersebut.
Ia mengusulkan, angka cost recovery bisa dipatok di kisaran AS$13 miliar. Menurut Wayan, kekhawatiran yang diungkapkan Amien hanyalah sebuah momok saja, bukan berarti angka sebesar AS$13 miliar benar-benar bisa mengganggu lifting migas.
“Itu baru kekhawatiran saja, kalau mau dicoba, sampai sejauh mana itu AS$13 miliar itu mengganggu lifting,” katanya.
Usai Wayan, giliran Anggota Banggar DPR Kahar Muzakir yang ‘merayu’ Amien. Menurutnya, latar belakang Amien sebagai mantan pimpinan KPK dan belum lama menjabat sebagai Kepala SKK Migas bisa menjadi ‘senjata’ untuk menurunkan lagi angka cost recovery.
Ia menilai, jika Amien berani menurunkan kembali angka cost recovery, para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) akan sungkan dengan langkah SKK Migas menurunkan angka cost recovery. Politisi Partai Golkar ini optimis bahwa angka cost recovery sebesar AS$13 miliar bisa diterapkan untuk RAPBNP 2015.
“Bapak belum terlalu dekat dengan orang sana (K3S), latar belakang bapak pemeriksa (pimpinan KPK), mereka belum terlalu berani main-main, saya yakin angka AS$12 miliar tahun depan juga bisa. Kalau AS$13 miliar itu saya yakin sekali. Karena Pak Amien baru, kalau sudah setahun (menjabat, red) saya belum tahu,” tuturnya.
Plt Kepala BKF Andin mengatakan, penetapan angka cost recovery ini penting bagi pemerintah untuk menyusun postur RAPBNP tahun 2015. Atas dasar itu, ia berharap, dalam rapat kali ini bisa diambil keputusan agar penyusunan postur RAPBNP 2015 dan rapat panja lainnya bisa segera terselesaikan.
Pimpinan rapat Jazilul Fawaid pun menyatakan hal serupa. Menurutnya, rapat kali ini mesti ada keputusan yang diambil antara dewan dan pemerintah. Walau begitu, kata Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKB ini, usulan-usulan dari sejumlah anggota Banggar yang ingin angka cost recovery lebih rendah lagi tetap menjadi masukan dalam rapat.
Atas dasar itu, ia pun menyetujui usulan pemerintah yang ingin menetapkan angka cost recovery sebesar AS$14,09 miliar dengan catatan. “Kami setujui angka AS$14 miliar, tapi ada kewajiban pemerintah untuk menyusun simulasi yang lebih detil agar bisa dikontrol,” katanya dan langsung mengetok palu sidang.
Dalam paparannya, pemerintah mematok angka cost recovery migas pada RAPBNP tahun 2015 sebesar AS$14 miliar. Angka cost recovery sebesar AS$14 miliar itu lebih rendah jika dibandingkan dengan angka cost recovery yang disetujui pada APBN 2015 lalu, yakni sebesar AS$16 miliar.
Amien mengatakan, angka tersebut merupakan hasil dari kajian yang dilakukan SKK Migas selama ini. Dari data empat tahun belakangan, angka cost recovery migas masih di atas AS$15 miliar. Misalnya saja pada tahun 2011, angka cost recovery mencapai AS$15,2 miliar.
Pada tahun 2012, angka cost recovery sebesar AS$15,5 miliar. Begitu juga di tahun 2013, angka cost recovery mencapai AS$15,9 miliar dan di tahun 2014 angkanya mencapai AS$15,13 miliar.
“Kami khawatir, jika terlalu rendah menjadi tidak realistis jika dibandingkan empat tahun lalu,” kata mantan pimpinan KPK ini saat rapat dengan Banggar di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (3/2).
Bukan hanya itu, lanjut Amien, jika angka cost recovery dipangkas lagi, ia khawatir berdampak pada angka lifting. Menurutnya, jika angka cost recovery terus ditekan, angka produksi migas juga bisa terkena juga.
“Jadi kalau untuk cost recovery terus ditekan, yang kena produksinya, baik minyak maupun gasnya, kalo itu kena nanti rontok juga,” ujarnya.
Mendengar hal ini, satu persatu anggota Banggar coba bernegosiasi. Misalnya, Anggota Banggar dari FPDIP I Wayan Koster. Meskipun ia memaklumi niat SKK Migas yang menurunkan angka cost recovery dari APBN 2015, tapi ia optimis pemerintah bisa menurunkan lagi angka tersebut.
Ia mengusulkan, angka cost recovery bisa dipatok di kisaran AS$13 miliar. Menurut Wayan, kekhawatiran yang diungkapkan Amien hanyalah sebuah momok saja, bukan berarti angka sebesar AS$13 miliar benar-benar bisa mengganggu lifting migas.
“Itu baru kekhawatiran saja, kalau mau dicoba, sampai sejauh mana itu AS$13 miliar itu mengganggu lifting,” katanya.
Usai Wayan, giliran Anggota Banggar DPR Kahar Muzakir yang ‘merayu’ Amien. Menurutnya, latar belakang Amien sebagai mantan pimpinan KPK dan belum lama menjabat sebagai Kepala SKK Migas bisa menjadi ‘senjata’ untuk menurunkan lagi angka cost recovery.
Ia menilai, jika Amien berani menurunkan kembali angka cost recovery, para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) akan sungkan dengan langkah SKK Migas menurunkan angka cost recovery. Politisi Partai Golkar ini optimis bahwa angka cost recovery sebesar AS$13 miliar bisa diterapkan untuk RAPBNP 2015.
“Bapak belum terlalu dekat dengan orang sana (K3S), latar belakang bapak pemeriksa (pimpinan KPK), mereka belum terlalu berani main-main, saya yakin angka AS$12 miliar tahun depan juga bisa. Kalau AS$13 miliar itu saya yakin sekali. Karena Pak Amien baru, kalau sudah setahun (menjabat, red) saya belum tahu,” tuturnya.
Plt Kepala BKF Andin mengatakan, penetapan angka cost recovery ini penting bagi pemerintah untuk menyusun postur RAPBNP tahun 2015. Atas dasar itu, ia berharap, dalam rapat kali ini bisa diambil keputusan agar penyusunan postur RAPBNP 2015 dan rapat panja lainnya bisa segera terselesaikan.
Pimpinan rapat Jazilul Fawaid pun menyatakan hal serupa. Menurutnya, rapat kali ini mesti ada keputusan yang diambil antara dewan dan pemerintah. Walau begitu, kata Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKB ini, usulan-usulan dari sejumlah anggota Banggar yang ingin angka cost recovery lebih rendah lagi tetap menjadi masukan dalam rapat.
Atas dasar itu, ia pun menyetujui usulan pemerintah yang ingin menetapkan angka cost recovery sebesar AS$14,09 miliar dengan catatan. “Kami setujui angka AS$14 miliar, tapi ada kewajiban pemerintah untuk menyusun simulasi yang lebih detil agar bisa dikontrol,” katanya dan langsung mengetok palu sidang.