Irianto menjelaskan penetapan UMP itu sesuai Inpres No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan UMP dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Bahkan, Kemenakertrans telah menerbitkan surat edaran.
“Kami telah menyampaikan surat edaran kepada para gubernur untuk mempercepat pembahasan upah minimum provinsi 2015 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi sehingga penetapannya dapat berjalan optimal,” kata Irianto di Jakarta, Rabu (22/10).