Komisi XI DPR masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2014-2019. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menjadi salah satu calon yang diuji oleh dewan. Harry mengusulkan, ke depan BPK fokus melakukan audit kinerja.
Menurutnya, audit ini dilakukan agar pengelolaan keuangan negara oleh entitas bisa terjadi secara efektif, efisien dan terukur. "Audit kinerja, lebih mengukur apakah keuangan negara dilakukan betul-betul secara efisien dan efektif untuk kemakmuran rakyat," katanya di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (10/9).
Mengenai audit kinerja ini, Harry berjanji, akan menyusun desain dan pola standar operasional prosedur yang bisa dilakukan auditor BPK. Menurutnya, desain tersebut harus bisa mengukut pengelolaan dan alokasi belanja negara baik di pusat dan daerah agar tercapainya indikator-indikator kemakmuran rakyat.
Misalnya, kata Harry, pengelolaan dan alokasi belanja negara baik di pusat dan daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, serta mengurangi pengangguran. "BPK belum ada model pengelolaan keuangan negara seperti itu," katanya.
Di Indonesia, lanjut politisi dari Partai Golkar ini, porsi penerapan audit kinerja masih rendah, yakni 30 persen. Padahal, di negara-negara maju, mayoritas penggunaan pemeriksaannya adalah audit kinerja. Misalnya, di Amerika Serikat dan Australia porsi audit kinerja yang mencapai 80 persen.
"Di Amerika Serikat, Australia, sudah mulai berikan alokasi pemeriksaan dalam konteks audit kinerja lebih besar dari audit keuangan. Kalau seluruh kementerian lembaga WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), apakah BPK tidak perlu lagi bekerja, tapi apakah WTP sudah hasilkan kemakmuran rakyat, itu yang belum ada," tuturnya.
Melalui Sampel
Anggota Komisi XI Dolfie OF Pailit mempertanyakan pandangan Harry mengenai berlakunya anggaran desa yang mulai efektif pada 2015. Menurutnya, jika anggaran tersebut sudah dikucurkan, akan terdapat 73 ribu entitas baru yang akan diperiksa oleh BPK. Sedangkan auditor BPK saja baru sekitar 3500 orang.
"Bagaimana cara bapak menangani hal ini, jika nanti terpilih sebagai anggota BPK," tanya politisi dari PDIP ini.
Terkait hal ini, Harry menjawab, akan menggunakan model sampel. Menurutnya, dengan banyaknya pemerintahan desa hingga 73 ribu tersebut tak sebanding dengan jumlah auditor yang dimiliki oleh BPK. Bukan hanya itu, keberadaan BPK di daerah juga hanya sampai di tingkat provinsi, sehingga sulit untuk menjangkau hingga ke desa-desa.
Meski begitu, lanjut Harry, model sampel yang dilakukan melalui survei tersebut harus terselenggara oleh pihak yang kredibel. Survei tersebut, harus mewakili seluruh populasi di Indonesia, sehingga tingkat kesalahannya tidak besar.
"Tentu karena begitu (pemerintah desa) banyak jika dibanding pemerintah kabupaten atau kota, tidak mungkin pemeriksa BPK datang ke seluruhnya. Buat model sampel yang mewakili seluruh populasi, seperti survei, tapi kredibel," tutup Harry.
Menurutnya, audit ini dilakukan agar pengelolaan keuangan negara oleh entitas bisa terjadi secara efektif, efisien dan terukur. "Audit kinerja, lebih mengukur apakah keuangan negara dilakukan betul-betul secara efisien dan efektif untuk kemakmuran rakyat," katanya di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (10/9).
Mengenai audit kinerja ini, Harry berjanji, akan menyusun desain dan pola standar operasional prosedur yang bisa dilakukan auditor BPK. Menurutnya, desain tersebut harus bisa mengukut pengelolaan dan alokasi belanja negara baik di pusat dan daerah agar tercapainya indikator-indikator kemakmuran rakyat.
Misalnya, kata Harry, pengelolaan dan alokasi belanja negara baik di pusat dan daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, serta mengurangi pengangguran. "BPK belum ada model pengelolaan keuangan negara seperti itu," katanya.
Di Indonesia, lanjut politisi dari Partai Golkar ini, porsi penerapan audit kinerja masih rendah, yakni 30 persen. Padahal, di negara-negara maju, mayoritas penggunaan pemeriksaannya adalah audit kinerja. Misalnya, di Amerika Serikat dan Australia porsi audit kinerja yang mencapai 80 persen.
"Di Amerika Serikat, Australia, sudah mulai berikan alokasi pemeriksaan dalam konteks audit kinerja lebih besar dari audit keuangan. Kalau seluruh kementerian lembaga WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), apakah BPK tidak perlu lagi bekerja, tapi apakah WTP sudah hasilkan kemakmuran rakyat, itu yang belum ada," tuturnya.
Melalui Sampel
Anggota Komisi XI Dolfie OF Pailit mempertanyakan pandangan Harry mengenai berlakunya anggaran desa yang mulai efektif pada 2015. Menurutnya, jika anggaran tersebut sudah dikucurkan, akan terdapat 73 ribu entitas baru yang akan diperiksa oleh BPK. Sedangkan auditor BPK saja baru sekitar 3500 orang.
"Bagaimana cara bapak menangani hal ini, jika nanti terpilih sebagai anggota BPK," tanya politisi dari PDIP ini.
Terkait hal ini, Harry menjawab, akan menggunakan model sampel. Menurutnya, dengan banyaknya pemerintahan desa hingga 73 ribu tersebut tak sebanding dengan jumlah auditor yang dimiliki oleh BPK. Bukan hanya itu, keberadaan BPK di daerah juga hanya sampai di tingkat provinsi, sehingga sulit untuk menjangkau hingga ke desa-desa.
Meski begitu, lanjut Harry, model sampel yang dilakukan melalui survei tersebut harus terselenggara oleh pihak yang kredibel. Survei tersebut, harus mewakili seluruh populasi di Indonesia, sehingga tingkat kesalahannya tidak besar.
"Tentu karena begitu (pemerintah desa) banyak jika dibanding pemerintah kabupaten atau kota, tidak mungkin pemeriksa BPK datang ke seluruhnya. Buat model sampel yang mewakili seluruh populasi, seperti survei, tapi kredibel," tutup Harry.