Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga melakukan penyimpangan keuangan negara. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso di Gedung DPR, Rabu (20/11).
“Berdasarkan hasil penelaahan BAKN DPR terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2013 bahwa masih banyak terjadi kasus penyimpangan keuangan negara di lingkungan BUMN,” ujarnya.
Ia menyayangkan masih banyaknya BUMN yang belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, BUMN merupakan perusahaan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan laporan BPK Semester I Periode 2013, sebanyak 21 obyek pemeriksaan terkait BUMN.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan mencakup Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi tiga ruang lingkup pemeriksaan yaitu pelaksanaan subsidi atau kewajiban pelayanan umum, operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan biaya/investasi/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Penelaahan BAKN terhadap hasil pemeriksaan BPK sedikitnya menemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara, antara lain sebanyak 234 kasus terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan.
“Dari total 510 kasus tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp2,60 triliun,” ujar Anggota Komisi VIII DPR itu.
Tabel Rincian Kasus Keuangan Negara di BUMN
No | Objek Pemeriksaan | Nama BUMN | Jumlah kasus | Jumlah kerugian negara | Jumlah potensi kerugian negara | Jumlah kekurangan penerimaan negara |
1 | Subsidi listrik TA 2012 | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero | 6 | - | Rp42,17 miliar | 47,06 miliar |
2 | Subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan cadangan beras pemerintah TA 2012 | Perum Bulog | 3 | - | Rp211,94 juta | Rp707,66 miliar |
3 | Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri TA 2012 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 1 | - | - | Rp1,07 miliar |
4 | Penyelenggaran kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api pelayanan penumpang kelas ekonomi dan pengelolaan biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana perkereta apian TA 2012 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 5 | Rp971 juta | - | Rp736 juta |
5 | Pengelolaan kredit tahun buku 2011 dan semester I 2012 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 9 | - | Rp336,72 miliar | |
6 | Pengelolaan kredit tahun buku 2011 dan semester I 2012 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 7 | - | Rp1,12 triliun | - |
7 | Pengelolaan aset tahun buku 2010 sampai dengan 2012 (semeter I) | Perum Perumnas | 37 | - | - | Rp20,17 miliar |
8 | Pengelolaan aset tetap dan properti terbengkalai tahun buku 2012 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4 | - | Rp34,57 miliar | Rp260 juta |
9 | Pengelolaan aset tetap dan properti terbengkalai tahun 2012 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3 | - | Rp111,50 miliar | - |
10 | Pengelolaan aset tetap dan properti terbengkalai tahun buku 2012 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1 | - | - | Rp740 juta |
11 | Pengelolaan biaya dan kegiatan investasi tahun anggaran 2011 dan semester 2012 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan anak perusahaan | 4 | Rp349 juta | Rp15,67 miliar | |
12 | Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan biaya produksi tahun buku 2010, 2011, dan sampai triwulan 2012 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 1 | - | Rp5,30 miliar | - |
13 | Pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan | PT Pelabuhan Indonesia I sampai dengan IV | 3 | - | Rp98,30 miliar | - |
14 | Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2010 dan 2011, dan biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung sampai dengan tahun 2011 | PT Biofarma (Persero) | 1 | - | Rp1,63 miliar | - |