Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha, memperkirakan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi 2013 akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hal ini akan terjadi karena sistem distribusi BBM besubsidi selama ini tidak tepat.
“Sistem distribusi BBM selama ini tidak tepat. Seharusnya pola distribusi diubah dari sistem terbuka menjadi tertutup,” katanya, Senin (21/10).
Satya menilai penyelewengan BBM bersubsidi masih marak. Namun, dia melihat pemerintah tidak menindak penimbunan BBM yang dilakukan oleh masyarakat. “Naiknya permintaan dan penyelewengan BBM bersubsidi bisa mengakibatkan kuota jebol,” katanya.
Ia berpendapat, tingginya konsumsi BBM bersubsidi menyebabkan impor minyak dan gas terus melonjak. Akibatnya, neraca perdagangan mengalami defisit. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
Menurutnya, pemerintah harus mengelola anggaran subsidi BBM secara ketat untuk menghindari terjadinya pembengkakan pada anggaran APBN. “Ke depan, pemerintah harus merancang program subsidi langsung yang bisa tepat sasaran kepada penduduk berpenghasilan rendah dan miskin,” imbuhnya.
Satya juga berpendapat, program pengalihan subsidi BBM ke subsidi energi terbarukan harus bisa diimplementasikan. Program tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurutnya, hal itu juga bagian dari edukasi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
“Dibutuhkan konsistensi penerapan regulasi dalam rangka pengembangan energi masa depan sebagai langkah meminimalisasi hambatan,” ujarnya.