Calon anggota legislatif DPR RI Dini Lestari mengharapkan ada aturan tegas mengenai kejelasan kepala daerah yang ikut "nyaleg" agar persaingan menuju kursi legislatif menjadi sportif dan imbang.
Selain itu tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kini, katanya di Jakarta, Jumat (20/9).
"Harus ada aturan jelas mengenai kapan mereka tidak menjabat. Seharusnya ada perbaikan regulasi agar incumbent tidak mengganggu kompetisi persaingan dalam pileg," kata Dini caleg Partai Persatuan Pembangunan di Media Center Badan Pengawas Pemilu, kawasan Sarinah, Jakarta.
Dini sebagai calon pemula, non-pejabat kini, mengatakan memiliki kendala atau kesulitan dalam bersaing dengan para kepala daerah dalam menuju kursi parlemen.
"Kami sebagai calon pemula atau caleg yang belum menang pada edisi pemilu sebelumnya memiliki kesulitan bersaing dengan pejabat kini dari kepala daerah. Tapi kemudian masalah utamanya bukan itu. Kepala daerah itu bisa saja menyalahgunakan jabatan, jaringan dan dana dari daerah yang dipimpinnya untuk fasilitas kampanye dirinya," kata dia.
Caleg PPP Daerah Pemilihan Jabar 2 itu mengatakan terdapat perbedaan persaingan jika persaingan dirinya dihadapkan pada petahana legislatif DPR RI.
"Memang konstelasi politiknya cukup berat terutama bagi calon pemula seperti saya. Incumbent legislatif lebih berat berbeda dengan caleg kepala daerah karena mereka memiliki pengalaman yang lebih baik dalam memenangkan dirinya di dapilnya masing-masing. Seperti mereka telah memiliki konstituen, finansial kuat dan jaringan," kata dia.
Sementara itu, Peneliti Senior dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto mengatakan sudah seharusnya bagi kepala daerah yang menjadi caleg untuk segera mengundurkan diri agar tidak menganggu kinerja pemerintahan.
Hal itu juga berlaku bagi para menteri, PNS dan aparatur negara lainnya yang masuk dalam bursa kompetisi demokrasi.
"Dari sisi pemerintahan kalau para pejabat kini tidak benar-benar berhenti dapat merugikan publik. Daerah yang dipimpinnya akan terbengkalai," katanya.
Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri juga harus mendesak DPRD setempat agar mendorong dilakukannya sidang pemberhentian kepala daerah.
Selain itu, Toto juga menyarankan para menteri dan PNS yang ikut Konvensi Partai Demokrat untuk mundur dari posisinya agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Info Hukum