Pergerakan nilai tukar Rupiah mulai pekan ini terus menunjukkan posisi terburuk dalam kurun tahun 2013. Bahkan, hari ini tercatat menembus posisi Rp11.332 per USD. Penurunan Rupiah ini terjadi karena neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit belakangan ini. Faktor domestik lainnya dikarenakan reaksi atas asumsi makro pada APBN 2014 yang dinilai kurang pro terhadap pasar.
Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah juga membuat subsidi BBM membengkak. Dari lifting 830.000 barel minyak per hari yang tercatat dalam APBN, terdapat hak negara sebanyak 550.000 barel per hari. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 1,3 juta barel per hari, masih harus impor 750.000 barel per hari. Dengan demikian setiap hari harus keluar US$75 juta untuk impor.
Oleh karena itu, pemasangan radio frequency identification (RFID) yang saat ini digarap PT Pertamina (Persero) harus segera diselesaikan. Dengan begitu pemerintah dapat mencatat dan melakukan penghitungan subsidi BBM secara tepat.
Selain itu, untuk mengurangi beban APBN pemerintah juga dapat menempuh upaya pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Untuk mengurangi subsidi BBM tersebut, pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN).
Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, mengatakan pemerintah dapat mengurangi impor BBM hingga 50.000 barel per hari dan menggantinya dengan BBN. Dari situ akan diperoleh penghematan US$5 juta per hari atau sekitar US$1,8 miliar per tahun.
Penghematan US$18 miliar per tahun itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan BBN. Produksi dan pemanfaatan biodiesel memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, apalagi setelah pemerintah mulai meningkatkan volume pencampuran biodiesel pada minyak solar menjadi 7,5 persen pada awal 2012 dari sebelumnya hanya 5 persen.
Pemanfaatan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2012 mencapai 669.398 kiloliter (KL), meningkat 86,56 persen dari realisasi tahun 2011 yang baru mencapai 358.812 kL. Sementara itu, realisasi tahun ini sampai dengan pertengahan Juli telah mencapai 411.997 kL, sedangkan produksinya mencapai 608 ribu kL. Namun, jika dilihat dari kapasitas terpasang industri biodiesel nasional yang mencapai lebih dari 5 juta kL, pemanfaatan biodiesel tersebut di dalam negeri masih sangat kecil.
Optimalisasi BBN sesungguhnya telah dimulai pemerintah dengan melakukan rencana revisi Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Ketua Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi, mengingatkan untuk mencapai optimalisasi BBN pemerintah harus mampu mendorong produksi BBN. Ia mengatakan, pemerintah harus dapat menjamin produksi BBN agar bisa masif dan berkesinambungan sehingga tidak bergantung pada musim.
Selain itu, kontrol kualitas juga harus diperhatikan agar tingkat kadar air BBN tidak merusak mesin. “Jangan sampai nantinya masyarakat sudah ramai-ramai beralih pada BBN produksinya malah tak mampu mencukupi permintaan,” pungkasnya.