Tak bisa dipungkiri, beberapa sektor penting di Indonesia sudah dikuasai pihak asing seperti perbankan dan pertambangan. Buktinya, banyak bank-bank milik swasta asing yang hidup di Indonesia. Keleluasaan asing untuk berinvestasi di Indonesia juga didukung oleh beberapa policy yang memberikan peluang besar untuk asing. Meski pemerintah mengatakan akan memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi arus masuknya asing semakin besar.
Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menjawab kegelisahan publik atas penguasaan asing di Indonesia. Apalagi, pemerintah memberikan peluang kepemilikan saham maksimal sebesar 99 persen kepada pihak asing pada sektor perbankan.
Sebagian ekonom menilai, kepemilikan asing sebesar 99 persen pada bank di Indonesia akan lebih baik ketimbang dimiliki oleh konglomerasi. Pasalnya, krisis ekonomi pada 1998 silam dipicu oleh dikuasainya sektor perbankan oleh konglomerasi. Namun disisi lain, kepemilikan saham maksimal 99 persen dinilai memberikan keleluasaan kepada asing.
Di balik banyaknya bank asing yang masuk ke dalam negeri, ada harapan tersendiri dari perbankan Indonesia untuk mengoptimalkan asas resiprokal guna mempermudah perbankan Indonesia membuka cabang di luar negeri. Harapan ini tak hanya ditumpukan kepada Bank Indonesia (BI), tetapi lebih ke OJK.
Namun, Direktur Utama PT Bank Central Asia, Tbk (BCA), Yahya Setiaatmaja berpendapat, sebaiknya pemerintah dan DPR tidak perlu terlalu mengoptimalkan asas resiprokal tersebut. Pasalnya, pihak luar negeri sudah jelas membentengi bank nasionalnya dengan berbagai policy yang mempersulit masuknya bank asing ke negaranya (luar negeri-Red). Jika pemerintah tetap berusaha untuk menerapkan keinginan tersebut, kesulitannya berada pada pihak luar negeri yang dipastikan enggan merubah policy yang mereka miliki.
Yahya mengusulkan, ada baiknya pemerintah dan DPR memperbaiki aturan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia, terutama OJK. Sejauh ini, kewajiban yang harus dilakukan oleh bank nasional tidak diwajibkan untuk bank asing. Hal tersebut perlu menjadi acuan DPR dan pemerintah dalam merumuskan RUU Perbankan serta bagi OJK dalam mengeluarkan policy.
"Sebaiknya bisa fokus atur ulang tentang kepemilikan asing atau bank asing di dalam negeri," kata Yahya kepada hukumonline saat ditemui usai Economic Outlook bersama Komisi XI DPR di Komplek Senayan Jakarta, Selasa (22/1).