Persoalan infrastruktur yang belum ideal menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan hingga investasi. Buruknya infrastruktur yang ada di Indonesia mengakibatkan tingginya biaya logistik dan menyebabkan tingginya harga-harga produk dalam negeri.
Salah satu kendala lambannya pembangunan infrastruktur atau perbaikan infrastruktur di Indonesia terletak pada modal. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perbaikan infrastruktur dinilai minim bahkan tidak mencukupi. Tak jarang, dana infrastruktur malah digunakan pada sektor yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto, mengatakan pada dasarnya BNI sebagai salah satu bank BUMN memiliki kesanggupan untuk memberikan pinjaman guna memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini belum ada program yang jelas untuk didanai oleh BNI.
"Programnya saja tidak jelas, bagaimana mau memberikan pinjaman," kata Ryan dalam acara Media Gathering di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (26/11).
Ryan menilai kualitas infrastruktur di Indonesia masih di bawah ideal. Hal itu bisa dilihat dari pengalokasikan rasio belanja infrastruktur sebesar 2,2 persen dari PDB. Jumlah itu masih jauh dari ideal yakni sebesar 5 persen dari PDB.
Sebagai salah satu bank BUMN yang menyanggupi memberikan pembiayaan infrastruktur, Ryan mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan insentif seperti kemudahan-kemudahan dalam membuka outlet di daerah.
Hal ini bertujuan untuk menjangkau industri-industri di daerah yang secara langsung mempengaruhi program MP3EI dan perbaikan infrastruktur. Menurut Ryan, tanpa perbaikan infrastruktur, program MP3EI pun akan berjalan lamban.