Kementerian Keuangan memblokir dan memberikan tanda bintang pada sejumlah anggaran Kementerian dan Lembaga, hingga pertengahan tahun sebesar Rp30,24 triliun. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan, ada beberapa alasan mengapa anggaran tersebut masih terblokir di pemerintah.
"Dari total rencana anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp1.200 triliun, sebanyak 5,6 persen masih diblokir Kementerian Keuangan," ujar Any dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/8).
Anny yang tergabung dalam Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengatakan, ada beberapa alasan mengapa anggaran tersebut masih terblokir di pemerintah.
Menurutnya, sebanyak Rp15,6 triliun anggaran terblokir karena merupakan pinjaman dan hibah luar negeri yang belum aktif, kemudian Rp11,3 triliun karena kurangnya dokumen seperti term of reference dan rencana anggaran belanja yang belum lengkap.
"Untuk pinjaman dan hibah luar negeri yang terblokir, pendanaan terbesar adalah untuk pemberian kredit Rp9 triliun untuk pengadaan alutista," kata Anny.
Dia melanjutkan, sebesar Rp2,78 triliun merupakan anggaran terblokir karena memerlukan dasar hukum dan justifikasi, serta dana terblokir Rp0,56 triliun merupakan sisa anggaran yang belum ditetapkan penggunaannya.
"Yang Rp2,78 triliun memerlukan dasar hukum dan justifikasi seperti Kemendiknas di APBN-P yang mengalami perubahan struktur organisasi, sehingga belum mendapat pengesahan Kemen PAN dan RB serta Rp0,56 trilun yang terkait dengan sisa hasil lelang, biasanya hasil efisiensi. Kalau belum selesai prosesnya, belum bisa digunakan," paparnya.