Banyak pihak yang menyebut Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Oleh karena itu banyak pemodal yang berinvestasi di bidang SDA, baik di sektor perkebunan, pertambangan, migas dan lainnya. Di satu sisi pemerintah berharap masuknya investasi dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri. Tapi di sisi lain ada dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi di bidang SDA. Diantaranya hak-hak masyarakat daerah pertambangan terabaikan, kerusakan lingkungan dan lainnya.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andri S Wijaya, konflik antara warga dan perusahaan tambang di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun lalu menutup tahun 2011. Masuk tahun 2012 Andri menilai konflik pertambangan bukan makin menyurut tapi meluas dan intensitasnya meningkat. Jatam mencatat biasanya meletusnya konflik berjarak tiga bulanan, tapi sekarang meningkat menjadi satu sampai dua mingguan sejak warga menolak tambang.
Dalam menangani konflik, kehadiran aparat keamanan bukan menyelesaikan konflik tapi menambah deret panjang tindak kekerasan terhadap warga yang menolak keberadaan perusahaan tambang. Pasalnya, tindakan yang kerap dilakukan aparat keamanan terhadap warga adalah kriminalisasi, penangkapan, penembakan dan lainnya.
Sebagai salah satu upaya untuk menghentikan tindak kekerasan, Andri mengatakan berbagai organisasi masyarakat sipil (LSM) sudah melakukan sejumlah tindakan. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah. Hal tersebut ditujukan agar penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, dihentikan. Sayangnya, sampai saat ini Andri belum melihat aparat kepolisian bertindak seperti harapan.
“Justru tindakan-tindakan yang dilakukan aparat keamanan di lokasi konflik tambang semakin brutal,” kata Andri dalam diskusi di kantor Jatam Jakarta, Kamis (9/8).
Parahnya lagi, Andri melihat ada upaya yang dilakukan aparat keamanan ataupun perusahaan untuk membenturkan antar kelompok warga di sekitar perusahaan tambang. Jatam melihat tindakan paling brutal yang dilakukan pihak tertentu terhadap warga terjadi di lokasi tambang emas. Berbagai bentuk konflik yang terjadi di lokasi tambang emas biasanya antara warga yang melakukan tambang emas tradisional dengan perusahaan tambang, perusahaan mengusir warga dari lahan yang dikelolanya dan lainnya.
Selama mendampingi warga yang berkonflik, Andri menyebut pemerintah tidak tanggap terhadap keresahan warga atas keberadaan perusahaan tambang. Oleh karenanya, Andri menilai pemerintah baru bergerak ketika mendapatkan tekanan dari warga dalam jumlah yang besar. Walau begitu, tetap saja kebijakan tidak berubah signifikan untuk melindungi kepentingan warga.