Rencana pemerintah membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak efektif untuk menekan subsidi. Bank Indonesia (BI) memprediksi dengan pembatasan BBM, subsidi akan melonjak hingga Rp250 Triliun. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Riset dan Kebijakan Ekonomi Moneter BI Perry Warjiyo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (23/4).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2012 mengasumsikan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter. Namun, Perry menilai konsumsi akan membengkak menjadi 47,9 juta kiloliter dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, jika harga ICP terus bertahan di atas AS$120 per barel, ia memperkirakan besaran subsidi akan mencapai Rp250 triliun.
Memang, di satu sisi pembatasan BBM bersubsidi akan terjadi penghematan sebesar 2,4 juta kilo liter. Namun di sisi lain subsidi malah akan membengkak. Apalagi, dengan penghematan ini juga akan menyumbang inflasi sebesar 0,3 persen hingga akhir tahun 2012. “Kebijakan ini tidak efektif,” imbuhnya.
Perry menyebutkan bahwa inflasi untuk tahun ini berada pada angka 4,4 persen. Jika pembatasan benar dilakukan maka inflasi akan naik menjadi 4,7 persen. Namun, ia mengatakan jika kenaikan harga BBM dibarengi dengan pembatasan BBM maka inflasi akan melonjak sebesar 2,2 persen.
Menanggulangi hal ini, Perry mengaku bahwa BI mulai meningkatkan operasi moneter salah satunya dengan menaikkan tarif giro minimum. Selain itu, publik juga membutuhkan kepastian akan kebijakan pemerintah terkait BBM ini. Jika pemerintah benar akan melaksanakan pembatasan maka defisit akan tinggi.
Namun, angka defisit APBNP berkisar di angka 2,8 persen dan masih belum melampaui batas yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nilai 2,8 persen didapat jika anggaran seluruhnya diserap 100 persen. Namun pada kenyataanya, penyerapan anggaran tidak bisa mencapai keseluruhannya. "Kalau pembatasan saja, dengan asumsi konsumsi 47,9 kiloliter, defisit akan jadi 2,8 persen dari PDB," ungkapnya.
Selain itu, penghematan juga tidak berada pada angka signifikan. Perry memaparkan asumsinya sebagai berikut. Konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil pribadi di Jawa dan Bali sepanjang tahun sebesar 8,9 juta kiloliter. Sebanyak 40 persen dari kendaraan tersebut merupakan kendaraan di atas 1.500 cc.
Perry mengatakan, harga keekonomian BBM bersubsidi adalah Rp9.000 per liter. Artinya, subsidi per liter Rp4.500. Dengan demikian, dari 2,4 juta kiloliter yang beralih ke BBM nonsubsidi, pembatasan BBM hanya akan mengurangi beban subsidi menjadi Rp10,8 triliun. Masih jauh di atas asumsi APBN yang Rp137,4 triliun. “Ini menghemat, tapi tidak cukup besar,” sergah Perry.
Jika 60 persen kendaraan menggunakan BBM bersubsidi, maka angka penghematan tidak begitu besar. Penghematan 2,4 juta kilo liter ini, sambung Perry, dihitung sejak Mei hingga Desember 2012. “Tentunya penghematan kan tidak dilakukan sepanjang tahun,” katanya.
Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan menyatakan hal yang sama. Menurutnya, asumsi inflasi akan menjadi 6,6 persen jika pembatasan dilakukan. Namun, tetap saja pembatasan ini tidak efektif. Pembatasan BBM yang akan dimulai pada bulan Juni mendatang, dinilai hanya akan memberatkan masyarakat.
Pasalnya, dipastikan inflasi akan naik akibat kebijakan ini sedangkan pada bulan Juni hingga September merupakan titik rawan. Selain adanya biaya pendidikan pada bulan Juni, juga akan disambut dengan bulan puasa dan hari besar Idul Fitri. Hasilnya, semua harga barang akan naik lebih dari biasanya.
Fauzi menilai, hal ini merupakan kelalaian dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus bisa memprediksikan efek domino dari kebijakan ini serta memberikan kepastian kebijakan terkait BBM. Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah menyuarakan ke publik mengenai penundaan kenaikan BBM. “Tetapi di satu pihak, pemerintah tetap berancana akan membatasi penggunaan BBM,” tandasnya.
Info Hukum