Selasa, 18 October 2011

Tanpa Menpera, RUU Rumah Susun Disetujui

Ali

Rapat Paripurna DPR dan pemerintah menyetujui RUU tentang Rumah Susun untuk disahkan menjadi undang-undang. “Apakah RUU ini dapat disetujui?” tanya pemimpin rapat Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang dijawab setuju oleh para anggota dewan di ruang rapat paripurna, Selasa (18/10).

 

Uniknya, dalam pengambilan keputusan tingkat kedua ini, pemerintah tak diwakili oleh menteri-menteri yang intens membahas RUU Rumah Susun ini. Yakni, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Suharso tak hadir karena sudah mengundurkan diri, dan Patrialis kemungkinan besar termasuk menteri yang akan kena reshuffle kabinet.

 

Dalam rapat paripurna ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan presiden menyambut baik dengan disetujuinya RUU ini. Ia berharap dengan disetujuinya (dan akan disahkannya) RUU ini maka akan mempercepat pembangunan rumah susun di Indonesia.

tanpa menpera, ruu rusun disetujui
 - jemmy hosan
18.10.11 16:05
Aneh aja Pemerintahan ini, kenapa bukan Menkonya yg hadir kalau menpera sdh mengundurkan diri. kok harus Menteri PU?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua