PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk beserta anak perusahaan, PT Medco E&P Tomori Sulawesi (Medco Tomori) merasa keberatan dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua perusahaan membantah telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat seperti yang diputuskan oleh majelis komisi pada Rabu, (5/1) lalu.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun, menyayangkan keputusan KPPU yang menyatakan Pertamina telah melanggar Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurutnya, KPPU tidak bisa membedakan antara beauty contest yang digunakan dalam proyek Donggi Senoro dan tender seperti yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut.
Untuk diketahui, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 23 berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
“Proses beauty contest yang kami lakukan tentu tidak bisa disamakan dengan proses tender seperti diatur dalam aturan tersebut, karena kedua proses tersebut secara prinsip saja sudah berbeda,” ujarnya.
Merujuk pada pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagukguk, Harun mengatakan, tender dalam penjelasan pasal tersebut adalah tawaran mengajukan harga barang atau jasa. Sementara beauty contest yang dilaksanakan dalam proyek Donggi Senoro adalah proses pemilihan partner. Sehingga pihak penyelenggara, dalam hal ini konsorsium, berwenang mencari partner yang dinilai memiliki pengalaman dan permodalan sesuai kriteria.
“Selain itu, pemilihan partner sesungguhnya merupakan keputusan korporasi sehingga konsorsium berhak menentukan sendiri,” tambahnya.
Harun menjelaskan, putusan KPPU bisa berdampak buruk pada iklim investasi di tanah Air, khususnya di sektor migas. Apalagi dalam hal ini, Pertamina sudah menunggu 25 tahun untuk mengembangkan cadangan migas di Donggi Senoro yang sangat minim infrastrukturnya. Pihaknya pun berencana akan mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut.