Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di tahun terakhir kerjanya berupaya mendorong sistem promosi pejabat instansi penegak hukum menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasiskan kinerja serta integritas.
Demikian rencana Satgas PMH 2011 seperti dikutip dari siaran pers catatan akhir tahun yang diterima redaksi, Kamis (30/12) malam dari M Natsir Kongah, Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi satgas. Siaran pers tersebut ditandatangani lengkap oleh Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusbroto dan lima anggota lain yaitu Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, Darmono, Irjen Pol Herman Effendi, dan Yunus Husein.
“Dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga yang memiliki informasi tentang integritas dan kinerja calon pejabat tersebut,” demikian satgas seperti dikutip dari siaran pers.
Lembaga yang dimaksud untuk dilibatkan adalah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Komisi Ombudsman. Ditambah, komisi pengawas eksternal lembaga penegak hukum seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan.
Satgas yakin, pelibatan sejumlah lembaga dalam sistem promosi pejabat akan mendorong makin banyak agen perubahan di instansi penegak hukum. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia menjadi lebih substansial dan berdampak pada jangka panjang.