Kamis, 01 July 2010

Gara-gara Gambar Celengan Babi, Polri Laporkan Majalah Tempo

Majalah Tempo sebagai terlapor, dikenakan dua pasal yaitu Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP.
Nov
Cover Majalah Tempo yang dipersoalkan Polri.Foto: Rzk












Polri bak kebakaran jenggot melihat karikatur celengan babi yang terpampang di sampul depan dan halaman dalam Majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 yang memuat pemberitaan mengenai “Rekening Gendut Perwira Polri”.

 

Dalam gambar depan sampul majalah yang sempat menghilang dari peredaran itu, digambarkan seorang Polisi yang sedang menggiring tiga celengan babi dengan tali. Kemudian, di halaman dalam, digambarkan pula seorang perwira Polisi yang sedang menebar uang ke arah sejumlah celengan babi yang sedang berkumpul dalam garis polisi (Police Line) berbentuk segi empat.

 

Dua karikatur yang terpampang di Majalah Tempo tersebut, menurut Kadiv Humas Mabes Polri Edward Aritonang sudah menghina Polri secara kelembagaan. Karena, dalam penafsiran Polri, gambar perwira yang sedang menggiring celengan babi itu adalah bentuk personifikasi bahwa polisi bergaul dengan babi. Atau dengan kata lain, seolah-olah perwira yang menggiring babi itu sedang menggiring prajuritnya.

 

Meski hanya digambarkan sebagai celengan, Edward menegaskan, dalam budaya Indonesia tidak ada yang namanya celengan babi. “Kalau celengan ayam ada,” katanya. Maka dari itu, gambar celengan babi dianggap tidak pas dan tidak beretika. Sehingga, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ada sejumlah anggota Polri yang membeli majalah-majalah itu. “Kan malu dia digantung-gantung begitu (di loper majalah),” ujarnya.

 

Oleh karena itu, Edward mengatakan pihaknya telah membuat surat teguran kepada Majalah Tempo dan melayangkan surat ke Dewan Pers. Memang, Edward tidak mempermasalahkan materi pemberitaan dan mempersilahkan para perwira yang dikutip dalam pemberitaan itu untuk menanggapinya secara personal.

 

Namun, karena dua karikatur yang digambarkan oleh Majalah Tempo itu dianggap telah menghina Polri secara kelembagaan, maka Polri juga melakukan upaya hukum dengan mempersiapkan gugatan perdata. Dan, melalui Divisi Pembinaan dan Hukum (Div Binkum) sudah melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim Mabes Polri.

 

Edward menyatakan pihaknya tidak perlu menunggu hasil dari Dewan Pers. Karena, masalah karikatur ini bukan lah yang pertama kalinya. “Dulu, digambarkan juga Kapolri terkait-kait dalam pusaran mafia batu bara. Tapi, setelah dicek, tidak ada beritanya. Ketika itu, kami sudah ingatkan kepada Tempo, tapi sekarang terulang lagi,” tuturnya. Oleh karena itu, Polri menganggap tidak ada itikad baik dari Majalah Tempo, sehingga untuk kali ini, Polri juga akan melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua