Wacana hak pilih anggota TNI kembali menghangat. Muncul usulan agar hak pilih anggota TNI dipulihkan kembali. Seperti biasa wacana ini selalu memunculkan dua kubu berseberangan, pro dan kontra. Terlepas dari itu, wacana ini muncul di saat revisi regulasi pemilu tengah digodok di parlemen.
Dalam sebuah acara diskusi di DPD, Rabu (23/6), Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Chotibul Umam Wiranu menolak usulan pemulihan hak pilih anggota TNI dengan sejumlah alasan. Pertama, undang-undang jelas melarang anggota TNI dalam kegiatan politik. Pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 memang tegas melarang anggota TNI terlibat dalam “kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”.
Kedua, menurut Chotibul, karakteristik TNI dengan sistem komando tidak cocok dengan konteks civil society yang demokratis. “Bukan soal TNI sudah siap berdemokrasi, tetapi ada logika yang tidak nyambung (garis komando dan demorasi, red.),” ujar Chotibul.
Politisi PPP Arief Mudatsir Mandan mengingatkan bahwa memulihkan hak pilih TNI sama saja mengulang sejarah beberapa tahun silam. Ketika itu, tutur arief, keterlibatan TNI dalam politik mengakibatkan sistem ketatanegaraan tidak berjalan.
“Tentara bukan political society, tentara itu adalah combatan society, yakni masyarakat yang bersenjata yang memiliki SIM untuk membunuh musuh sesuai komando yang diberikan. Oleh karena itu dia combatan, maka dia tidak punya hak pilih,” ujarnya.
Di luar itu, sistem komando TNI tidak tepat jika diterapkan di ranah politik. Jika tetap dipaksakan, kata mantan Anggota DPR periode 2004-2009 ini, maka yang terjadi adalah demokrasi akan mati. “Jadi tidak ada tawar menawar, wacana seperti itu adalah wacana yang salah kaprah dan tidak harus dilanjutkan,” tegasnya.