Suatu hal yang cukup mengejutkan bahwa ada pihak yang memandang era keterbukaan sebagai sesuatu yang tidak lebih dari suatu pemborosan. Banyaknya informasi yang beredar di berbagai media massa, baik itu cetak ataupun elektronik, dinilai tidak banyak membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri.
Setidaknya, itulah perspektif dari salah satu anggota DPR dari F-PDKB Astrid Susanto mengenai perlu tidaknya kebebasan informasi menuju era keterbukaan di Indonesia. Astrid memandang, banyak informasi yang sebetulnya tidak banyak membantu rakyat yang hidup di pinggir jalan. "Nobody becomes poorer or richer with it," kata ahli sosiologi politik itu.
Secara lugas Astrid juga mengungkapkan bahwa yang dibuat kaya oleh informasi hanyalah media massa. Media massa, menurut Astrid, sangat memperjuangkan kebebasan informasi karena mereka menginginkan informasi gratis sebanyak-banyaknya dan kemudian mereka menjualnya ke publik. Astrid mengaku tahu banyak soal pers karena disertasinya pada 1964 adalah mengenai ombudsman pers.
Namun demikian, ia tetap mengatakan bahwa dirinya tidak menentang kebebasan informasi. Hanya saja dalam pandangannya, kebebasan informasi tidak lebih dari suatu pemborosan bagi negara. Pandangannya ini diungkapkannya dalam sebuah diskusi bertema 'RUU Rahasia Negara dalam Perspektif Kebebasan Informasi' dii Jakarta, (24/08).
Menuju open goverment
Dalam diskusi yang diadakan oleh Koalisi untuk Kebebasan Informasi ini, hadir pula peneliti senior Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Mas Achmad Santosa. Mas Achmad menilai pendapat yang dikemukakan oleh Astrid sebagai suatu trauma keterbukaan informasi di era Presiden Gus Dur.
Padahal, ujar Mas Achmad, di era Gus Dur belum ada yang dinamakan dengan keterbukaan informasi. Ia mencontohkan, saat Rizal Ramli sebagai Menko Ekuin, sembilan Program Percepatan Pemulihan Ekonomi diberi judul 'strictly private and confidential'.
"Jadi, saya kira pemerintahan Gus Dur itu bukan karena keterbukaan beliau jadi jatuh atau kebablasan. Tetapi, saya kira soal gaya kepemimpinan, managerial skills dan ketidakkonsistenan," ungkapnya. Hal ini perlu diutarakan, mengingat fraksinya Astrid - F-PDKB - adalah satu-satunya fraksi non F-KB yang menolak pemecatan Presiden Gus Dur pada Sidang Istimewa beberapa waktu lalu.