Kasubdit Keamanan dan Ketertiban Umum Jampidum pada Kejaksaan Agung, Widodo Supriyadi, di tempat yang sama menambahkan, dalam Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, ada dua penyidik yang berwenang melakukan penyidikan yakni Kepolisian dan PPNS Depnakertrans. Hasilnya dilaporkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Seperti dalam kasus terpidana General Manager PT King Jim Anthony Prawata di Kejari Bangil yang divonis bersalah di PN Bangil hingga MA merupakan contoh yang paling bagus, ujar Widodo mencontohkan. Itulah suksesnya penuntutan, dengan adanya putusan itu menunjukan supremasi hukum ditegakkan.
Widodo mengakui di bagian pidana umum jarang melihat kasus-kasus pelanggaran UU Serikat Pekerja. Biasanya, kata Widodo, kejaksaan hanya menangani pelanggaran pidana UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lain halnya di Pengawasan Depnakertrans. Adanya kasus sangat mendukung keberadaan serikat pekerja Indonesia, sehingga pengusaha tak boleh semena-mena. Terus terang saja, baru kasus ini yang di proses dengan UU Serikat Pekerja, akunya.
Lebih jauh Widodo mengharapkan agar organisasi serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perburuhan untuk terus mensosialisasikan UU Serikat Pekerja ini dengan menjalin hubungan dengan PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bagaimana menyikapi penanganan perkara UU Serikat Pekerja agar keadilan untuk buruh ditegakkan, tambahnya.
Problem regulasi
Direktur Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan Depnakertrans, A. Muji Handaya mengakui pihaknya memang jarang memproses dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dalam memetakan apakah suatu persoalan masuk ke dalam wilayah perselisihan atau pelanggaran. Sebagai contoh kasus PT King Jim yang bermula dari adanya perselisihan antara pengusaha dan pengurus serikat pekerja seperti kasus PT Kim Jim Indonesia, kata Muji di tempat yang sama.
Dalam perselisihan, lanjut Muji, sesuai UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) prosedur yang ditempuh lewat bipartit dan tripartit (mediasi) termasuk hak mogok atau lock out (penutupan perusahaan, red) dan di PHI. Selama proses mediasi atau PHI itu kerap terjadi PHK, skorsing, dan demosi (penurunan jabatan) yang merupakan pelanggaran Pasal 28 UU Serikat Pekerja, sehingga peran pengawasan menjadi tertutup.
Selain itu, persoalannya secara proses yang diatur dalam UU Serikat Pekerja di luar jangkauan pengawasan. Pasalnya, aktor yang lebih berperan dalam UU Serikat Pekerja adalah pengurus serikat pekerjanya. Dengan kata lain, ia ingin mengatakan bahwa ada problem regulasi yang menutup akses penegakan hukum sejak dini karena prosesnya bergulir di PPHI.
Artinya proses pelanggaran yang terjadi dan tak ada laporan dari pihak-pihak, mustahil bagi pengawasan untuk mengetahui pelanggaran tadi, misalnya saat penetapan PHK belum diputus PHI, biasanya upah proses tak dibayar pengusaha. Sementara upah proses yang tak dibayar itu bukan merupakan pelanggaran pidana, tetapi bersifat privat yang prosesnya lewat jalur PPHI.
Meski demikian ia mengaku telah membuat instruksi jika ada pemogokan, pihaknya diwajibkan untuk melakukan pemantauan. Jika ada indikasi skorsing, mutasi/demosi, dan PHK, akan dilakukan penyelidikan. Hasilnya dapat dibuat laporan kejadian dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai dengan hukum acara. Jadi jika perkara (pidana ketenagakerjaan, red) dilaporkan ke polisi atau ke PPNS, pasti dilayani, janjinya.
Sementara Direktur LBH Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kaspo berpendapat, sebenarnya perangkat hukum yang ada sudah bagus. Sebab UU Serikat Buruh sudah mengatur secara jelas. Menurutnya perilaku dan mentalitas aparatnya yang kurang bagus. Tetapi perilaku aparatnya yang mesti direformasi. Ini persoalannya, imbuhnya.
Perselisihan hubungan industrial yang mengandung unsur pelanggaran pidana ketenagakerjaan dapat diproses secara bersamaan sesuai kewenangan lembaga penegak hukum masing-masing, seperti Pengawasan Depnakertrans atau kepolisian. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) semata-mata untuk penegakkan hukum perdatanya. Bukan pelanggaran pidana.
Penegasan itu disampaikan hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung, Arsyad dalam Seminar Nasional bertajuk Menemukan alternatif Upaya Penegakan Hukum Perburuhan yang diselenggarakan Trade Union Rights Center (TURC) di Jakarta, Senin (10/8).
Arsyad menuturkan, dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan akan diproses oleh bagian pengawasan Depnakertrans melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau kepolisian. Jika ada seseorang di-PHK gara-gara mengurus serikat pekerja, silahkan PHK-nya gugat ke PHI dan pelanggaran pidananya lapor ke PPNS. Keduanya bisa jalan berbarengan, kata Arsyad. Pelanggaran hukum pidana perburuhan prosedurnya lewat PPNS, polisi, penuntut umum, dan diperiksa di Pengadilan Negeri (PN).