Selain itu, Yusril juga mempertanyakan profesi notaris yang berstatus pejabat negara, yang selalu menggunakan lambang-lambang dan simbol negara, tetapi tidak digaji dan dididik oleh negara. "Selama ini mereka dididik oleh pendidikan umum, yang setiap tahun meluluskan ribuan calon notaris," papar Yusril.
Tidak bisa menolak
Berbeda dengan Yusril, Abdul Bari Azed, Sekretaris Badan Kerja sama Pengelola Penyelenggara Kenotariatan mengatakan bahwa sudah sewajarnya Depkeh dan HAM mengangkat para lulusan pendidikan notariat. "Ini sudah konsekuensi logis," ujarnya.
Bari Azed mengungkapkan, sudah sejak tahun 2000 pendidikan notaris di UI sudah berubah menjadi pendidikan Magister Kenotariatan. Ia menambahkan, berdasarkan minat, hampir delapan puluh persen lulusannya (Magister Kenotariatan, red) ingin menjadi seorang notaris.
Ketika ditanya soal kemungkinan adanya penutupan sementara pendidikan notaris mengingat jumlah notaris yang sudah penuh, Bari Azed mengemukakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, menurut Bari, Azed kami tidak bisa menolak para calon mahasiswa yang akan belajar.
Dekan Fakultas Hukum UI ini juga mengkritik Yusril yang mengatakan bahwa notaris adalah pejabat negara. Menurut dia, notaris adalah jabatan umum. "Tetapi kami akan mengkaji kembali masalah antara penyelenggara dalam hal ini Depkeh dan HAM dan para notaris itu sendiri," ucapnya.
Selain sulitnya mendapatkan izin pengangkatan notaris, pengajuan permohonan pengangkatan notaris, disinyalir juga menjadi lahan basah para pejabat Depkeh HAM. Menurut penuturan sumber hukumonline, setiap para permohonan untuk menjadi calon notaris selalu dikenakan ‘biaya siluman' oleh Depkeh HAM yang besarnya bervariasi.