Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan dan firma hukum. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.
Sebagaimana diketahui, melihat kenyataan yang ada, perusahaan yang banyak terjerat risiko korupsi adalah BUMN/BUMD karena adanya polemik terkait kualifikasi pemisahan keuangan negara. Oleh karenanya, dibutuhkan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan batas dan wewenangnya.
Saat ini, masih banyak perusahaan yang lalai dalam menggunakan wewenang dan menjalankan aktivitasnya. Maka diperlukan pengetahuan yang mendalam terkait doktrin BJR untuk memitigasi atau meminimalisir risiko untuk terhindar dari tindak pidana korupsi.
Pemahaman mengenai keberlakuan BJR menjadi penting di Indonesia karena dalam praktiknya masih ada aparat penegak hukum atau pelaku usaha yang tidak mendalami atau bahkan tidak mengetahui doktrin BJR ini dalam hal pertanggungjawaban dalam organ perusahaan.