2 Days Training Hukumonline 2023 kembali digelar dengan tajuk “Masterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi dan Implementasi” Batch III pada 3-4 Oktober 2023 di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Melalui kegiatan training ini, pemateri mengupas tuntas pelindungan data pribadi sekaligus membedah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Kami sangat meng-encourage legal perusahaan untuk tahu prinsip-prinisp pemrosesan data pribadi. Terutama mengenai transparasi ini sangat penting,” ujar Pengurus Asosiasii Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) Helena Felicea Sitorus dalam pemaparannya, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga:
- Teknologi Baru, Salah Satu Potensi Risiko Tinggi Pemrosesan Data Pribadi
- 8 Prinsip Hak Privasi dalam Aturan Pelindungan Data Pribadi
- Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain
Ia menjelaskan terdapat 8 prinsip pemrosesan data pribadi yang perlu diperhatikan. Pertama ialah sah, adil, dan transparan. Kedua, tujuan pemrosesan harus terbatas yang artinya pengumpulan data pribadi harus ditujukan terbatas dengan tidak dipergunakan untuk tujuan selain daripada tujuan yang disampaikan kepada subjek data.
Ketiga, menjamin hak subjek data. Keempat, pembatasan data pribadi, berarti data yang dikumpulkan harus relevan dan terbatas kepada data yang diperlukan guna pemrosesan. Kelima, akurasi, ialah data pribadi wajib senantiasa akurat, lengkap, dan mutakhir.
Keenam, pembatasan jangka waktu, yakni data pribadi harus dimusnahkan dan/atau dihapus jika usai masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan dari subjek data yang bersangkutan.
Ketujuh, keamanan dan kerahasiaan yang harus dijaga dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kegagalan dari pelindungan data pribadi. Kedelapan, pertanggungjawaban dengan pemrosesan dilakukan bertanggung jawab dan mematuhi UU PDP.
“Dulu diterapkannya hanya consent, sedikit-dikit minta persetujuan. Di UU PDP diterapkan ada 6 yang bisa jadi legal basis kalau melakukan pemrosesan data pribadi. Berbeda dengan dulu yang hanya persetujuan,” ungkapnya.
Pengurus Asosiasii Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) Helena Felicea Sitorus.
Dasar pemrosesan data pribadi yang dimaksudkan berpijak pada Pasal 20 UU PDP yang terdiri atas 6 langkah, antara lain persetujuan yang sah secara eksplisit; pemenuhan kewajiban perjanjian; pemenuhan kewajiban hukum.
Selajutnya pemenuhan pelindungan kepentingan vital; pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan; serta pemenuhan kepentingan yang sah lainnya atau legitimate interest.
“Artinya apa? Kalau mau melakukan pemrosesan data pribadi, please make sure kita melakukan peninjauan assessment atau peninjauan lebih lanjut dengan apa dasar hukumnya itu paling penting. Karena khawatir jika tidak memiliki dasar, maka tidak bisa melakukan pemrosesan data pribadi,” ujarnya mengingatkan.
Lebih lanjut mengenai persetujuan atau consent sebagai dasar pemrosesan data pribadi, Helena memberikan 5 poin garis besar yang menjadi catatan dan patut ditelaah dengan hati-hati. Berupa syarat persetujuan atau consent yang diharuskan eksplisit dan dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dibaca.
Selanjutnya persetujuan yang tidak memenuhi persyaratan akan dianggap batal demi hukum; dalam kaitannya dengan formulir persetujuan dicatat pentingnya legalitas pemrosesan, tujuan, jenis data dan relevansi, jangka waktu retensi dan pemrosesan, merinci informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, dan hak pemilik data pribadi; serta perubahan kebijakan privasi yang wajib diberitahukan sebelum terjadi perubahan informasi.