Bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang tak ada matinya. Beraneka ragam makanan dan minuman dengan menu dan varian baru hadir untuk memanjakan lidah konsumen. Bahkan di era milenial, tak butuh tempat yang besar seperti restoran untuk menjalankan usaha kuliner. Banyak ditemukan usaha kuliner di tepi jalan dengan bangunan sederhana.
Namun perlu diingat, apapun skala usaha kuliner yang tengah dijalani seharusnya tetap mengantongi legalitas termasuk bisnis restoran. Sejak diberlakukannya Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS Berbasis Risiko), perizinan usaha restoran tidak disamaratakan namun didasarkan pada tingkat risiko usaha.
Menurut Konsultan Easybiz Nursaidah, sejak lahirnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ketentuan perizinan berusaha didasarkan pada analisis tingkat risiko per KBLI. Untuk bisnis restoran sendiri terdapat perizinan empat tingkat risiko yakni risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.
Nursaidah menegaskan empat risiko tersebut memiliki kewajiban legalitas usaha yang berbeda-beda. Merujuk pada PP 5/2021, penentuan tingkat risiko pada bisnis restoran didasarkan pada jumlah kursi. Semakin banyak jumlah kursi, maka tingkat risiko semakin tinggi. (Baca: Mekanisme Pelayanan Perizinan Sektor Minerba Pasca OSS RBA dan UU 30/2020)
“Bagaimana menentukan tingkat risiko restoran? Untuk restoran dilihat dari jumlah kursi, kalau kurang dari 50 kursi tamu itu masuk ke dalam risiko rendah, untuk jumlah kursi 50-100 masuk menengah rendah, jumlah kursi 100-200 menengah tinggi, dan jumlah kursi 200 ke atas masuk risiko tinggi,” kata Nursaidah dalam IG Live Klinikhukum bersama Easybiz dengan tajuk “Bahas Peraturan (BaPer), Punya Usaha Restoran? Perlu Legalitas Apa Saja?”, Selasa (7/12).
Lalu bagaimana dengan legalitas usahanya? Untuk usaha restoran risiko rendah dan menengah rendah wajib mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui OSS RBA. Selanjutnya pelaku usaha harus mengantongi tiga kewajiban lainnya yakni sertifikat standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran (SLS), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Pada risiko menengah tinggi wajib mengantongi NIB, K3L, SPS, dan dokumen lingkungan yakni Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sementara untuk bisnis restoran dengan risiko tinggi harus memiliki izin berupa NIB, K3L, SPS, UKL-UKP atau Amdal.
Kemudian untuk mendapatkan legalitas diatas, hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendapatkan NIB di OSS Berbasis Risiko. Setelah NIB dikeluarkan oleh OSS Berbasis Risiko, pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan sertifikat standar K3L, SLS, SPPL, UKL-UKP dan Amdal pada Pemda, PTSP ataupun Dinkes setempat.
“Mengapa beda tempat karena memang kebijakan tiap daerah beda, dan perlu di highlight juga untuk pengajuan izin restoran pada proses pengurusan SLS ada analisa laboratorium juga. Kemudian pemilik restoran harus mempunyai sertifikat latihan atau kursus hygiene bagi pemilik usaha, penanggung jawab dan juga penjamah makanannya. Saat pengurusan SLS juga dilakukan analisis laboratorium untuk menu makanan mentah, makanan jadi, peralatan masak, rectal swab untuk koki, dan pemeriksaan air bersih. Jadi ada lima hal yang dilakukan analisa laboratorium saat mengurus SLS,” jelasnya.
Sementara untuk sertifikat halal makanan yang disajikan pada menu restoran dapat diurus melalui BPJPH. OSS Berbasis Risiko hanya mengeluarkan pernyataan halal, bukan sertifikat.
Meski pengurusan izin bisnis restoran terkesan ribet karena banyaknya legalitas, Nursaida membagikan tips agar proses pengurusan legalitas menjadi singkat, tidak berulang dan lancar. Dia mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan restoran, peralatan masak dan makan minum, memiliki dapur yang sesuai dengan standar, serta membedakan toilet karyawan dan tamu. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbaikan atas pemenuhan syarat-syarat legalitas saat pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan.
Nursaida juga menegaskan bahwa legalitas untuk bisnis makan dan minuman termasuk restoran sangat penting untuk menjamin bahwa makan dan minuman yang diperjualbelikan bersih, sehat dan bebas dari mikroba serta bakteri yang dapat merugikan kesehatan konsumen.
“Jadi memang berdasarkan dari kewajibannya yaitu di UU wajib untuk mendaftarkan legalitas usaha. Dibalik itu perlu diketahui yang dijual adalah makanan dan minuman, pastinya perlu pengecekan apakah bebas dari cemaran mikroba atau tidak. Makanya pemerintah perlu menetapkan kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat laik sehat agar pemerintah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kalau sudah punya izin artinya makanan dan minuman sudah di cek di laboratorium jadi pelanggan aman,” tutupnya.