Ia menunjuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyebutkan pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pasal 60 ayat (1) mempertegas bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan ke pengadilan niaga. Dari dalil-dalil pengugat tersebut, terbukti bahwa gugatan yang diajukan para penggugat masuk dalam lingkup hak cipta. Berdasarkan UU Hak cipta, gugatan ini seharusnya masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga, Irwan menegaskan.
Sementara, saat dihubungi melalui telepon, kuasa hukum perusahaan label Sumedi Atmodidjojo enggan memberikan komentar lebih jauh atas eksepsi YKCI. Kami belum bisa berkomentar. Saat ini kami masih mempelajarinya, ujarnya singkat.
Duduk perkara
Seperti diberitakan sebelumnya, sepuluh perusahaan label, yaitu PT Warner Music Indonesia, PT Aquarius Musikindo, PT Dian Pramudita Kusuma, PT EMI Indonesia, PT Indo Semar Sakti, PT Musica Studio's, PT Sani Sentosa Abadi, PT Sony BMG Music Entertainment Indonesia, PT Universal Music Indonesia, dan PT Virgo Ramayana Record, melalui kuasa hukumnya dari kantor advokat Otto Hasibuan & Associates menggugat YKCI. Selain itu, perusahaan label juga mengikutsertakan Telkomsel sebagai turut tergugat.
Dalam berkas gugatannya, para penggugat mengaku memiliki hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dari pencipta lagu kepada publik melalui sarana apapun. Hak itu, diakui penggugat, didapat dari pencipta lagu berdasarkan perjanjian. Dalam perjalanannya, perusahaan rekaman menggandeng pihak lain seperti penyanyi, arranger, pemusik, penata lagu dan studio untuk melakukan proses rekaman lagu. Ujungnya, semua hasil karya dari pencipta hingga studio, adalah berbentuk master rekaman.
Nah, karena semua biaya-biaya untuk merekam lagu sampai menjadi master rekaman itu dibiayai oleh para penggugat, maka penguggat merasa menjadi pemilik dari master rekaman tersebut. Karenanya para penggugat berhak untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, termasuk memberikan izin kepada Telkomsel untuk memperbanyak dan mengumumkannya juga.
Di pihak lain, ada YKCI yang juga merasa memiliki hak atas master rekaman karena mendapatkan kuasa dari para pencipta lagu. Dalam perkembangannya, YKCI pernah mengajukan gugatan kepada Telkomsel di Pengadilan Niaga karena dinilai telah memperbanyak dan mengumumkan master rekaman tanpa seizin YKCI. Pengadilan Niaga pada akhirnya memutuskan gugatan YKCI tidak dapat diterima.
Gugatan YKCI kepada Telkomsel ini tampaknya membikin perusahaan rekaman gerah. Tidak hanya itu. Perusahaan label makin berang ketika YKCI juga menarik royalti dari Telkomsel maupun pihak ketiga lainnya.
Perusahaan label sebelumnya pernah mengajukan gugatan intervensi di persidangan YKCI vs Telkomsel, namun ditolak majelis hakim PN Jakarta Pusat. Kini, mereka mencoba menempuh jalur hukum di PN Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar perbuatan YKCI yang mengaku sebagai pemegang hak mengumumkan master rekaman sebagai perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya, ketika YKCI memungut royalti, harus juga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penggugat menuntut agar YKCI membayar ganti rugi sebesar Rp 200 milyar. Penggugat akan kembali memberikan tanggapan pada 21 Juni mendatang.