RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). RUU tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Januari 2023 lalu. Undang-Undang ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dan DPR untuk mendorong kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia.
“Ini jadi tanda bagaimana kita terus memikirkan reform untuk sektor keuangan Indonesia. Beberapa pemikiran sebenarnya sudah kita mulai cukup jauh. Jadi kalau munculnya PPSK beberapa tahun terakhir, tapi sebenarnya reform sektor keuangan kita perhatikan terus,” ujar Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Suahasil Nazara saat menjadi keynote speech dalam acara Dentons HPRP Law And Regulations Outlook 2023 bertajuk “Omnibus Law Sektor Keuangan: Tantangan dan Antisipasi”, Senin (20/2/2023).
Baca Juga:
- Menanti Implementasi UU PPSK terhadap Pelindungan Nasabah Asuransi
- Catatan Kritis ICEL Soal UU PPSK dari Aspek Hukum Lingkungan
- Resmi Disahkan, Ini Dua Belas Pokok Aturan Industri Keuangan di UU PPSK
Ia mengatakan Indonesia telah belajar dari terjadinya krisis finansial asia (1997-1998), krisis global (2008-2009), sampai dengan pengalaman pandemi Covid-19 yang bermula di awal tahun 2020 lalu. Setidaknya terdapat 3 ultimate goal yang hendak dicapai Pemerintah di sektor keuangan. Antara lain membuat sektor keuangan itu stabil (stability), membuat sektor keuangan itu lebih dalam (deepening), dan membuat sektor keuangan lebih inklusif (inclusivity).
Dari pemikiran tersebut, lantas diselaraskan dengan situasi dunia dewasa ini, kemudian terlahir 5 pilar yang difokuskan dalam UU PPSK. Pertama, Indonesia harus memperkuat kelembagaan dari otoritas sektor keuangan dalam konteks fungsi masing-masing maupun koordinasi. Dalam UU PPSK, lembaga sektor keuangan seperti BI atau OJK diperkuat dengan bukan hanya ditambahi mandat, tetapi juga ditambahi fungsi penguatan kelembagaan otoritas.
Kedua, memperkuat tata kelola industri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, maupun pengguna terhadap industri jasa keuangan. Artinya, banyak pasal yang pada intinya menguatkan tata kelola di sektor keuangan. Logika mengenai digital atau yang disebut pula inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) menjadi penting. “Kita ingin UU ini cukup panjang umurnya bisa meng-govern Indonesia dalam waktu cukup panjang,” harapnya.
Ketiga, pemerintah ingin UU PPSK dapat menjadi upaya untuk mendorong akumulasi dana jangka panjang. Dia menjelaskan adanya Pekerjaan Rumah (PR) besar Indonesia untuk menciptakan akumulasi dana keuangan dan sifatnya jangka panjang. Keempat, perlindungan negara terhadap konsumen produk keuangan. Secara umum, Indonesia dinilai perlu meningkatkan pengawasan terintegrasi pengaturan yang baik, bukan sekedar pernyataan, tetapi menjadi perilaku yang betul-betul diimplementasikan.
Terakhir pilar kelima mengenai literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Pilar-pilar yang disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu, UU PPSK diterbitkan dengan amat detil dan mencakup bidang yang beragam diharapkan dapat dibicarakan dan memperoleh atensi publik. Mengingat pengawasan di sektor keuangan tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga, melainkan harus terjalin kerja sama (antar lembaga).
“Saya apresiasi kepada Dentons HPRP untuk annual event yang memberi pencerahan kepada masyarakat, pemerhati, pengguna, dan finance. Karena kita yakin sektor keuangan yang dalam, inklusif, stabil itu harus berdiri di atas fundamental hukum dan tata kelola yang baik. Ini menumbuhkan sektor keuangan yang menciptakan confidence, membuat kita bisa berkembang. Bikin kaya sebelum tua,” katanya.
Berkenaan dengan UU PPSK yang baru saja disahkan bulan lalu, Managing Partner Dentons HPRP Sartono menyampaikan pandangannya terkait tujuan di balik lahirnya UU PPSK tak lain untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia dan membantu pembangunan yang bersifat dinamis, kokoh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan itu diharapkan mampu menghadapi berbagai skenario keuangan termasuk di tingkat global.
Managing Partner Dentons HPRP Sartono.
Terdapat sejumlah hal krusial yang diatur dalam UU PPSK ini. Meliputi penguatan lembaga otoritas di sektor keuangan; penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; dukungan akumulasi dana jangka panjang untuk kesejahteraan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi di sektor keuangan. Oleh karena itu, dalam acara rutin yang diselenggarakan Dentons HPRP, pembahasan mengenai UU PPSK menjadi hal yang patut menjadi perhatian masyarakat.
“Acara diskusi hari ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Dentons HPRP yang ke-33 tahun dalam kiprahnya di Indonesia. Kantor kami didirikan pada tahun 1990 dan saat ini merupakan salah satu kantor hukum terbesar di Indonesia. Kami berharap penyelenggaraan diskusi hari ini dapat menjadi kontribusi positif kepada publik hingga pada akhirnya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku,” harapnya.