DPR telah menerima delapan nama calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Presiden Joko Widodo. Delapan Capim KPK itu bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan mengapa Pansel KPK meloloskan Capim yang tidak memiliki prestasi dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.
“Saya rasa soal (Capim) KPK ini ada masalah, termasuk yang diajukan secara resmi (8 Capim) bukan orang yang dikenal. Sementara orang yang cukup dikenal seperti Jimly Asshiddiqie tidak lolos,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (16/9).
Fadli mengatakan, semestinya Pansel Capim KPK tidak mengabaikan masukan dari publik. Sementara, publik memiliki hak untuk mengetahui figur dan sosok Capim yang bakal memimpin lembaga pemberantasan antirasuah itu. “Yang lolos bahkan salah satunya timses Jokowi. Saya rasa itu bisa jadi masalah nanti,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu berpandangan, akan meminta Komisi III yang membidangi hukum agar teliti dalam melakukan uji kelayakan terhadap kedelapan Capim KPK. Pasalnya, lolos tidaknya Capim KPK ditentukan oleh Komisi III. Fadli berharap Komisi III tidak salah pilih menentukan pimpinan KPK.
Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, memiliki pandangan sama. Ia mempertanyakan kedelapan Capim KPK yang diloloskan Pansel. Menurutnya, satu kandidat Capim KPK yang memiliki kapasitas dan intergritas mumpuni adalah Jimly Asshiddiqie. Ia beralasan, lembaga anti rasuah itu mesti memiliki figur yang paham hukum tata negara.
“KPK itu butuh otak bukan otot, salah satunya Pak Jimly,” imbuhnya.
Anggota Komisi III Adies Kadir berpandangan, persoalan kurang transparannya tim Pansel dalam melakukan seleksi sejumlah kandidat calon menjadi sorotan publik. Terlebih, anggaran dalam melakukan seleksi Capim KPK terbilang besar. Sayangnya, Adies enggan menyebut besaran anggaran tersebut.
“Kalau nantinya capim-capim tersebut di tolak semua oleh komisi III karena tidak kredible? Tidak sedikit loh anggaran untuk menyeleksi ini,” katanya.
Dikatakan Adies, komisi tempatnya bernaung belum membuat jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedelapan Capim KPK tersebut. Ia beralasan surat Presiden Jokowi terkait penyerahan kedelapan nama itu masih di tangan pimpinan DPR. Dengan kata lain, perintah melakukan uji kelayakan dan kepatutan belum diterima Komisi III.
Terkait dengan penilaian Wakil Ketua DPR, Adies enggan memberikan komentar. Pasalnya, Adies belum menerima data hasil seleksi tim Pansel. Ia beralasan Pansel tertutup dalam memberikan penilaian terhadap kedelapan calon. “Karena selama ini pansel kan sangat tertutup, jadi kita tidak bisa komen sebelum melihat langsung,” katanya.
Adies yang juga tercatat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) itu mengatakan, komisinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan teliti. Masukan masyarakat akan menjadi bahan dalam menguji sejumlah kandidat. Tak hanya itu, komisinya tak akan terpengaruh dengan pembidangan dan penempatan calon sebagaimana desain Pansel.
Sebab, kata politisi Partai Golkar itu, kemampuan intelektual, integritas dan kredibilitas akan menjadi bagian materi yang dipertanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, komisinya tak akan memberikan persetujuan.
“Akan kami gugurkan kalau tidak memenuhi persyaratan,” pungkasnya.
“Saya rasa soal (Capim) KPK ini ada masalah, termasuk yang diajukan secara resmi (8 Capim) bukan orang yang dikenal. Sementara orang yang cukup dikenal seperti Jimly Asshiddiqie tidak lolos,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (16/9).
Fadli mengatakan, semestinya Pansel Capim KPK tidak mengabaikan masukan dari publik. Sementara, publik memiliki hak untuk mengetahui figur dan sosok Capim yang bakal memimpin lembaga pemberantasan antirasuah itu. “Yang lolos bahkan salah satunya timses Jokowi. Saya rasa itu bisa jadi masalah nanti,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu berpandangan, akan meminta Komisi III yang membidangi hukum agar teliti dalam melakukan uji kelayakan terhadap kedelapan Capim KPK. Pasalnya, lolos tidaknya Capim KPK ditentukan oleh Komisi III. Fadli berharap Komisi III tidak salah pilih menentukan pimpinan KPK.
Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, memiliki pandangan sama. Ia mempertanyakan kedelapan Capim KPK yang diloloskan Pansel. Menurutnya, satu kandidat Capim KPK yang memiliki kapasitas dan intergritas mumpuni adalah Jimly Asshiddiqie. Ia beralasan, lembaga anti rasuah itu mesti memiliki figur yang paham hukum tata negara.
“KPK itu butuh otak bukan otot, salah satunya Pak Jimly,” imbuhnya.
Anggota Komisi III Adies Kadir berpandangan, persoalan kurang transparannya tim Pansel dalam melakukan seleksi sejumlah kandidat calon menjadi sorotan publik. Terlebih, anggaran dalam melakukan seleksi Capim KPK terbilang besar. Sayangnya, Adies enggan menyebut besaran anggaran tersebut.
“Kalau nantinya capim-capim tersebut di tolak semua oleh komisi III karena tidak kredible? Tidak sedikit loh anggaran untuk menyeleksi ini,” katanya.
Dikatakan Adies, komisi tempatnya bernaung belum membuat jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedelapan Capim KPK tersebut. Ia beralasan surat Presiden Jokowi terkait penyerahan kedelapan nama itu masih di tangan pimpinan DPR. Dengan kata lain, perintah melakukan uji kelayakan dan kepatutan belum diterima Komisi III.
Terkait dengan penilaian Wakil Ketua DPR, Adies enggan memberikan komentar. Pasalnya, Adies belum menerima data hasil seleksi tim Pansel. Ia beralasan Pansel tertutup dalam memberikan penilaian terhadap kedelapan calon. “Karena selama ini pansel kan sangat tertutup, jadi kita tidak bisa komen sebelum melihat langsung,” katanya.
Adies yang juga tercatat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) itu mengatakan, komisinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan teliti. Masukan masyarakat akan menjadi bahan dalam menguji sejumlah kandidat. Tak hanya itu, komisinya tak akan terpengaruh dengan pembidangan dan penempatan calon sebagaimana desain Pansel.
Sebab, kata politisi Partai Golkar itu, kemampuan intelektual, integritas dan kredibilitas akan menjadi bagian materi yang dipertanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, komisinya tak akan memberikan persetujuan.
“Akan kami gugurkan kalau tidak memenuhi persyaratan,” pungkasnya.