Pemilu legislatif tinggal menghitung hari. Tepat pada 9 April mendatang, seluruh masyarakat Indonesia akan disibukkan dengan pesta rakyat tersebut. Kampanye-kampanye partai politik pun sudah dimulai. Lalu, apa yang diusung dan dijanjikan oleh parpol agar terpilih menjadi wakil rakyat pada 9 April mendatang?
Salah satu persoalan yang hingga saat ini semakin komplek adalah pengangguran dan lapangan pekerjaan. Persoalan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya tertumpu pada masalah pengangguran dan rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga sistem pengupahan yang semakin semrawut.
Lantas, apakah parpol dan calon anggota legislatif mengusung visi dan misi untuk memecahkan permasalahan klasik ini? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, menilai hingga saat ini belum ditemukan parpol yang menawarkan strategi penyelesaian masalah ketenagakerjaan secara komprehensif dan integratif. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh CORE terhadap para parpol peserta pemilu 2014.
"Khusus masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, belum ditemukan partai politik yang menawarkan strategi penyelesaian masalah tersebut secara komprehensif dan integratif," kata Hendri dalam diskusi CORE dengan tema "Isu Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik", di Jakarta, Kamis (27/3).
Menurut Hendri, penilaian CORE ini didasarkan pada pandangan bahwa penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan seharusnya meliputi tiga hal. Pertama, adanya penetapan target yang jelas, mulai dari penetapan target penciptaan lapangan kerja baru, target penciptaan lapangan pekerjaan menurut sektor, target penurunan angka pengangguran, baik penganggur terbuka, terselubung maupun pekerja sektor informal.
Kedua, paradigma peran pemerintah yang bersifat hands-on, bukan pendekatan seperti saat ini yang sekedar menciptakan iklim usaha dalam pengertian sangat terbatas dan parsial seperti perizinan, suku bunga dan inflasi. Ketiga, dukungan strategi dan kebijakan secara komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja mulai dari kebijakan industri, perdagangan dan investasi, kebijakan fiskal, moneter, pendidikan, daya saing pengupahan serta kebijakan lainnya yang saling terkait.
Sementara itu, pandangan dan pemahaman parpol saat ini terhadap masalah dan solusi pengangguran dan lapangan kerja dinilai terbatas, bahkan keliru. Sejauh ini, CORE menilai belum ada parpol yang memiliki visi misi yang komprehensif terkait pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu berdampak pada strategi dan kebijakan dalam penyelesaian masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja selama memimpin pemerintahan. Bahkan, pandangan politik parpol terhadap masalah ekonomi hanya disinggung secara global.
"Sayangnya, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 yang rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang pada 2013 sebesar 6,25 persen," jelasnya.
CORE mencatat ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pertama, menetapkan sektor prioritas yakni industri manufaktur dan pertanian. Kedua, pendekatan kebijakan fiskal, di mana dukungan kebijakan fiskal terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung melalui program-program padat karya dan pemberian insentif fiskal untuk pengembangan industri prioritas.
Ketiga, melalui kebijakan moneter dengan cara menjaga kestabilan nilai tukar rupiah untuk menjaga kepastian investasi. Keempat, kebijakan di sektor perdagangan dan industri. Hendri mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus berani memilih kebijakan perdagangan luar negeri yang mampu melindungi perekonomian domestik, khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas yaitu sektor pertanian dan manufaktur.
Kelima, sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Selain mempermudah akses publik terhadap layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih serius bagi penyediaan tenaga kerja yang mendukung pengembangan inovasi dan pertumbuhan manufaktur.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai persoalan pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan dan kemiskinan masih stagnasi di Indonesia. Pergantian partai berkuasa pada tiap pemilu tidak membawa banyak perubahan terhadap persoalan tersebut.
"Isu lapangan kerja itu pentingnya mengurangi pengangguran. Menurut saya hal ini masih stagnasi," kata Siti.
Untuk itu, agar keluar dari persoalan yang sama, Siti menilai masyarakat Indonesia harus lebih cerdas dan mempertanyakan secara detail visi dan misi yang diusung oleh parpol terkait pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Ia meyakini, masyarakat yang cerdas membuat parpol berkuasa menjadi tidak semena-mena terhadap rakyat.
Selain itu, Siti menilai perlunya perubahan paradigma yakni merubah era impor menjadi era produksi. Dengan demikian, banyak tenaga kerja yang dapat diberdayakan sehingga jumlah pengangguran berkurang.
"Jadi kalau kita cerdas, mereka (semua parpol) tidak akan semena-mena," pungkasnya.
Salah satu persoalan yang hingga saat ini semakin komplek adalah pengangguran dan lapangan pekerjaan. Persoalan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya tertumpu pada masalah pengangguran dan rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga sistem pengupahan yang semakin semrawut.
Lantas, apakah parpol dan calon anggota legislatif mengusung visi dan misi untuk memecahkan permasalahan klasik ini? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, menilai hingga saat ini belum ditemukan parpol yang menawarkan strategi penyelesaian masalah ketenagakerjaan secara komprehensif dan integratif. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh CORE terhadap para parpol peserta pemilu 2014.
"Khusus masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, belum ditemukan partai politik yang menawarkan strategi penyelesaian masalah tersebut secara komprehensif dan integratif," kata Hendri dalam diskusi CORE dengan tema "Isu Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik", di Jakarta, Kamis (27/3).
Menurut Hendri, penilaian CORE ini didasarkan pada pandangan bahwa penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan seharusnya meliputi tiga hal. Pertama, adanya penetapan target yang jelas, mulai dari penetapan target penciptaan lapangan kerja baru, target penciptaan lapangan pekerjaan menurut sektor, target penurunan angka pengangguran, baik penganggur terbuka, terselubung maupun pekerja sektor informal.
Kedua, paradigma peran pemerintah yang bersifat hands-on, bukan pendekatan seperti saat ini yang sekedar menciptakan iklim usaha dalam pengertian sangat terbatas dan parsial seperti perizinan, suku bunga dan inflasi. Ketiga, dukungan strategi dan kebijakan secara komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja mulai dari kebijakan industri, perdagangan dan investasi, kebijakan fiskal, moneter, pendidikan, daya saing pengupahan serta kebijakan lainnya yang saling terkait.
Sementara itu, pandangan dan pemahaman parpol saat ini terhadap masalah dan solusi pengangguran dan lapangan kerja dinilai terbatas, bahkan keliru. Sejauh ini, CORE menilai belum ada parpol yang memiliki visi misi yang komprehensif terkait pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu berdampak pada strategi dan kebijakan dalam penyelesaian masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja selama memimpin pemerintahan. Bahkan, pandangan politik parpol terhadap masalah ekonomi hanya disinggung secara global.
"Sayangnya, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 yang rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang pada 2013 sebesar 6,25 persen," jelasnya.
CORE mencatat ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pertama, menetapkan sektor prioritas yakni industri manufaktur dan pertanian. Kedua, pendekatan kebijakan fiskal, di mana dukungan kebijakan fiskal terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung melalui program-program padat karya dan pemberian insentif fiskal untuk pengembangan industri prioritas.
Ketiga, melalui kebijakan moneter dengan cara menjaga kestabilan nilai tukar rupiah untuk menjaga kepastian investasi. Keempat, kebijakan di sektor perdagangan dan industri. Hendri mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus berani memilih kebijakan perdagangan luar negeri yang mampu melindungi perekonomian domestik, khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas yaitu sektor pertanian dan manufaktur.
Kelima, sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Selain mempermudah akses publik terhadap layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih serius bagi penyediaan tenaga kerja yang mendukung pengembangan inovasi dan pertumbuhan manufaktur.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai persoalan pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan dan kemiskinan masih stagnasi di Indonesia. Pergantian partai berkuasa pada tiap pemilu tidak membawa banyak perubahan terhadap persoalan tersebut.
"Isu lapangan kerja itu pentingnya mengurangi pengangguran. Menurut saya hal ini masih stagnasi," kata Siti.
Untuk itu, agar keluar dari persoalan yang sama, Siti menilai masyarakat Indonesia harus lebih cerdas dan mempertanyakan secara detail visi dan misi yang diusung oleh parpol terkait pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Ia meyakini, masyarakat yang cerdas membuat parpol berkuasa menjadi tidak semena-mena terhadap rakyat.
Selain itu, Siti menilai perlunya perubahan paradigma yakni merubah era impor menjadi era produksi. Dengan demikian, banyak tenaga kerja yang dapat diberdayakan sehingga jumlah pengangguran berkurang.
"Jadi kalau kita cerdas, mereka (semua parpol) tidak akan semena-mena," pungkasnya.