UU Praktik Kedokteran Lindungi Masyarakat
Berita

UU Praktik Kedokteran Lindungi Masyarakat

Saksi berharap profesi tukang gigi dibina dan diawasi untuk menjadi mitra pemerintah.

ASH
Bacaan 2 Menit


Sementara, saksi Mohammad Jufri merasa puas selama menjalani profesi tukang gigi sejak tahun 1978. Ia merasakan betul profesi keahlian tukang gigi sangat dibutuhkan masyarakat. “Ada konsumen yang setelah masang gigi tiruan bilang, ‘berkat Anda saya tampil percaya diri kembali dan bisa makan enak’. Saya juga mengajari teman-teman, famili untuk menjadi tukang gigi dan sukses,” tutur pria warga Bandung ini.


Diakuinya, tukang gigi tak harus menempuh pendidikan formal, modalnya hanya keseriusan dan keuletan dapat menghasilkan 2-3 juta per bulan. Makanya, tak heran profesi tukang gigi menjamur yang diperkirakan 75 ribu orang yang sebagian menginduk ke organisasi ASTAGIRI, PTGI, ITGI.


Jufri berharap profesi tukang gigi dibina, diawasi untuk menjadi mitra pemerintah dalam membantu pemerataan akan kebutuhan masyarakat golongan kurang mampu terhadap layanan gigi tiruan. Misalnya, memperbanyak pelatihan, adanya sertifikasi izin praktik. “Jadi, tidak adil jika profesi ini dilarang sesuai Permenkes No.1871/Menkes/Per/X/2011,” katnya.                          


ASTAGIRI dan Hamdani merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya kedua pasal yang mengatur larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang melakukan praktik seolah-olah seperti dokter atau dokter gigi itu. Kedua pasal itu bersifat dan diskriminatif dan multitafsir, bisa diartikan sangat luas jika ada bidang pekerjaan mirip dengan pekerjaan dokter atau dokter gigi dianggap telah melakukan praktik kedokteran.


Menurut pemohon, berlakunya kedua pasal tidak hanya mengancam penghasilan tukang gigi yang jumlah mencapai 75 ribu orang, juga mengancam profesi lain yang sejenis. Sebab, frasa “setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain…” dalam Pasal 73 ayat (2) bisa diartikan mirip dengan pekerjaan tukang gigi, tukang urut patah tulang, tukang pembuat kaki palsu, pekerja optik, penjual jamu, dukun beranak.


Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran ini karena bertentangan dengan UUD 1945. Atau, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 itu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai alat, metode, atau cara lain tersebut bersifat tradisional, atau diakui secara turun-temurun, dan atau telah lazim diterima secara umum, bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu selain dokter dan dokter gigi.

Tags: