Selain itu pemerintah berencana membentuk pusat informasi pengelolaan geologi, potensi sumber daya minerba dan informasi pertambangan seperti yang diamanatkan UU Minerba. Tujuannya ya itu tadi, memperkecil persoalan tumpang tindih pengelolaan tambang. Jadi, ketika ada kontraktor yang mau masuk ke sebuah wilayah pertambangan, maka ia dapat melihat apakah wilayah tersebut sudah ada KP-nya atau belum, ujar Ryad.
Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Bimo Budi Satrio, ketika UU Minerba disahkan DPR pernah mengatakan, yang terpenting adalah adanya kepastian hukum bagi para pemegang KP. Pemerintah daerah, katanya, jangan sewenang-wenang mengubah, mencabut atau membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan secara sah kepada perusahaan. Ia berharap, penerbitan IUP seperti diatur dalam UU Minerba, tidak tumpang tindih seperti marak terjadi pada KP.
Mirip PP 75/2001
Tidak sampai di situ. Kewenangan pemerintah pusat juga ada pada pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi (Pasal 6 ayat (1) i dan Pasal 74 ayat (1)). Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, bukan berarti pengelolaan minerba kembali ke zaman sentralistik, seperti orde baru. Pemerintah daerah tetap punya kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kewenangan pemerintah provinsi diatur dalam Pasal 7, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 8.
Kewenangan
Pemerintah Pusat (Pasal 6) | Pemerintah Provinsi (Pasal 7) | Pemerintah Kota/Kabupaten (Pasal 8) |
Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 mil dari garis pantai
Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 mil dari garis pantai
Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dan garis pantai | Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil
Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil
Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil | Pemberian IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil
Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil |
Kewenangan masing-masing pemerintah yang diatur dalam UU Minerba ini hampir mirip dengan ketentuan Perturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32/1967 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Tapi, bisa jadi setelah UU Minerba diundangkan, PP 75 bakal digusur.
Kini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah PP sebagai pelaksana UU Minerba. Kita tunggu saja hasilnya.